PR DEPOK – Sosiolog Arief Munandar menyoroti kebijakan pemerintah yang akan membebaskan tarif ongkos kirim (ongkir) pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2021.
Sebelumnya, hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Gratis ongkir dalam Harbolnas tersebut akan dilaksanakan di akhir minggu bulan Ramadhan mendatang.
Airlangga pun menerangkan bahwa Harbolnas tersebut sudah disiapkan oleh pemerintah.
Baca Juga: Login eform.bri.co.id/bpum, Cara Cek Nama Penerima BLT UMKM Rp1,2 Juta Cukup Pakai KTP
Menurut keterangannya, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp500 miliar.
Menanggapi hal itu, Arief Munandar memberikan pendapatnya melalui video yang diunggah kanal YouTube Bang Arief seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Jumat, 16 April 2021.
“Ini agak mubazir sebenarnya, karena sudah tinggi. Buat apa kita memberikan insentif pada satu sektor yang memang sudah tumbuh cukup tinggi,” kata Arief Munandar.
Poin kedua yang harus diperhatikan, lanjut dia, yakni seberapa besar kontribusi dari kebijakan subsidi ongkir itu terhadap perekonomian nasional.
Baca Juga: Aktor Jeff Smith Ditangkap Polisi Terkait Dugaan Kasus Narkoba
“Sementara ini kita lihat kontribusi dari ekonomi digital terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) kita itu masih cukup rendah,” tuturnya.
“Yang artinya, ketika diberikan insentif, dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan itu sebenarnya tidak terlalu besar juga,” ucap dia lagi.
“Poinnya adalah, bisa jadi ya, kalau dana tadi dialokasikan kepada sektor-sektor lain dalam perekonomian yang proporsinya lebih besar mungkin saja efeknya akan jauh lebih signifikan,” kata pria yang biasa disapa Bang Arief itu.
Berdasarkan penelitian dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), 74 persen dari barang yang dijual di market place merupakan barang impor.
Baca Juga: Mengaku Sedang Berpuasa, Dua Pengawal Justru Disiksa dan Dipecat oleh Bosnya
“Menjadi pertanyaan besar, bagaimana caranya pemerintah memastikan bahwa subsidi ongkir tadi itu kemudian bisa mendorong penjualan dari barang-barang produk dalam negeri, produk lokal,” ucapnya.
Menurutnya, itu sama saja menguntungkan produsen dari barang-barang yang notabene berasal dari negara asing.
“Kan tahun ini masyarakat dilarang mudik. Di Lebaran tahun-tahun sebelumnya ketika mudik itu tidak dilarang, mudik itu sebenarnya adalah sebuah peristiwa ekonomi,” tutur dia.
Jurnalis senior itu menilai bahwa mudik bukan sekadar peristiwa kultural, apalagi spiritual.
“Orang-orang kota yang pulang ke kampung halamannya untuk mudik itu kan membawa uang, yang kemudian membelanjakannya di kampung halaman yang nantinya menyebabkan perputaran uang yang dahsyat di kampung halaman mereka,” katanya.
“Nah sekarang, kalau mereka belanja daring sementara barang-barang yang dijual di market place tidak diproduksi oleh UMKM yang ada di daerah, otomatis yang belanja daring tetap saja menimbulkan perputaran uang di Jabodetabek, di pusat-pusat kota,” ujar Arief Munandar lagi.
Tidak hanya itu, Arief Munandar juga menjelaskan, dengan membeli produk asing, maka hal itu akan sangat berpengaruh pada UMKM.
Dengan demikian, ia pun menyebut ada sejumlah potensi yang bisa menggerus daya beli masyarakat yang tingkat pendapatannya tidak tergolong tinggi, salah satunya yakni iuran BPJS.
“Nah lu bayangin, kalau lu punya penghasilan, biaya-biaya berkaitan tadi seperti listrik, air, kemudian transportasi itu tinggi,” tuturnya.
“Jadi kalau lu punya penghasilan, itu sebagian besar penghasilan lu akan habis buat yang seperti itu. Sehingga buat konsumsi-konsumsi yang lain, itu alokasinya jadi sangat sedikit,” ucap Arief Munandar.***