PR DEPOK – Terkait banyaknya pegawai KPK yang tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan, sejumlah pihak menilai pertanyaan yang diberikan sangat janggal.
Pandangan tersebut salah satunya datang dari Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari usai menerima informasi terkait pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK.
"Tes berisi hal yang janggal dan mengada-ada," kata Feri Amsari dalam keterangannya di terima di Jakarta sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Feri Amsari kemudian menyebutkan salah satu contoh soal mengenai
Front Pembela Islam (FPI) dan pendapat pegawai terhadap program pemerintah.
Ia menilai pertanyaan demikian tidak tepat karena KPK tidak ada kaitan dengan politik.
"Padahal pegawai tidak boleh secara etis berurusan dengan perdebatan politik dan mereka tidak boleh menunjukkan dukungan atau tidak dukungan terhadap program-program pemerintah karena bisa saja program itu terkait kasus korupsi," ujar Feri Amsari.
Baca Juga: Imbau Warga DKI Jakarta untuk Salat Idul Fitri di Rumah, Polda Metro Jaya Paparkan Alasan Ini
Selanjutnya, ia menilai bahwa bahan tes saat itu lebih dominan sesuai keinginan pemimpin KPK.
Maka dari itu, Feri Amsari menyatakan tes tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena tidak terdapat ketentuan mengenai tes alih status.
"Keinginan tes lebih banyak dari kehendak Pimpinan KPK melalui peraturan komisi sehingga secara administrasi bermasalah," katanya.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa puluhan pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan, termasuk penyidik senior KPK Novel Baswedan dan kepala satuan tugas (kasatgas) lainnya.
Info mengenai dirinya tidak lulus dalam tes tersebut, turut dibenarkan oleh Novel Baswedan.
"Ya benar, saya dengar info tersebut," kata Novel.
Baca Juga: Diduga Terkait dengan Kasus Munarman, Tiga Eks Petinggi FPI Diringkus Densus 88 di Makassar
Terkait hal tersebut, ia menganggap ada upaya menyingkirkan orang-orang berintegritas dalam KPK.
"Upaya untuk menyingkirkan orang-orang yang berintegritas dari KPK adalah upaya lama yang terus dilakukan. Bila info tersebut benar, tentu saya terkejut karena baru kali ini upaya tersebut justru dilakukan oleh Pimpinan KPK sendiri," ujar Novel Baswedan.
Sebelumnya diinformasikan, KPK akan mengumumkan hasil tes wawasan kebangsaan pegawainya dalam proses alih status menjadi ASN sebagai bentuk transparansi.
Baca Juga: Soal Doa Qunut Muncul di Tes Wawasan Kebangsaan, Gus Umar: Apa Hubungannya dengan Tes dari KPK?
KPK telah menerima hasil tes wawasan kebangsaan tersebut dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertempat di Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Selasa 27 April 2021.***