PR DEPOK - Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, turut memberikan tanggapannya soal isu pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Menurutnya, tidak perlu memberhentikan 1.000 orang pegawai jika ingin menjegal atau melemahkan lembaga antirasuah KPK.
"Kalau mau menjegal atau melemahkan @KPK_RI ya ga perlu memberhentikan 1000 orang pegawai," ujarnya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya.
Ia menuturkan, pelemahan KPK bisa dilakukan cukup dengan menjegal sebagian tokoh yang dinilai panutan dan tidak mau diajak "kerjasama" atau melakukan kongkalikong dengan tujuan yang jahat.
"Cukup sebagian pegawai saja yg selama ini dianggap tokoh atau figur yg selama jadi panutan tapi ga mau diajak "kerjasama" atau terlibat kongkalingkong dengan maksud jahat," kata Emerson Yuntho menambahkan.
Dalam cuitan selanjutnya, eks anggota ICW itu lantas menilai bahwa memberhentikan tokoh-tokoh panutan itulah yang saat ini tengah dilakukan oleh pihak-pihak yang terganggu dengan kinerja KPK.
"Ini logika yg akhirnya digunakan oleh mereka2 yg terganggu dengan kerja2 @KPK_RI. Koruptor tentu berterima kasih atas ide2 model ini," tuturnya.
Untuk diketahui, isu pelemahan KPK ini mulai kembali marak diperbincangkan publik usai dilakukannya tes wawasan kebangsaan atau TWK bagi para pegawai KPK.
Tes ini dilakukan untuk menentukan pegawai mana saja yang bisa lolos dan diubah statusnya menjadi Aparatur Sipil Negara atau ASN.
Baca Juga: Menjelang Lebaran, Polri Gelar Operasi Ketupat 2021 Fokuskan Aturan Larangan Mudik
Namun, tersiar kabar bahwa penyidik senior, Novel Baswedan, beserta puluhan pegawai KPK lain yang dianggap berintegritas dan telah teruji justru tidak lolos TWK, sehingga terancam diberhentikan dari lembaga antirasuah itu.
Novel Baswedan pun mengaku telah mengetahui adanya isu yang menyebutkan bahwa dirinya akan diberhentikan dari KPK.
Ia mengatakan bahwa upaya untuk menyingkirkan sejumlah pihak dari KPK sudah dilakukan sejak lama.
Namun, ia mengaku sama sekali tidak menyangka bahwa upaya tersebut justru datang dari pimpinan KPK itu sendiri.
Sementara itu, terkait dengan hasil tes wawasan kebangsaan atau TWK, pihak KPK hingga saat ini belum membuka informasi tersebut ke publik.***