PR DEPOK – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menengok permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di luar negeri yang kondisinya dianggap tidak menguntungkan.
“Permasalahan ini harus jadi perhatian bersama, karena lebih dari 50 persen PMI yang bekerja di luar negeri secara ilegal. Hal ini tentu merugikan, baik untuk pekerja itu sendiri dan juga bagi negara,” ungkap LaNyalla dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara di Jakarta pada Minggu, 16 Mei 2021.
Mengacu kepada informasi yang dihimpun dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), ada sebanyak 5,3 juta PMI bekerja secara ilegal dan tidak teregistrasi.
Baca Juga: Besok Taman Impian Jaya Ancol Bisa Dikunjungi tapi Belum Diizinkan Berenang di Pantainya
Sedangkan yang bekerja secara resmi dan teregistrasi ada sekitar 3,7 juta pekerja.
LaNyalla pun menyerukan kepada Komite III DPD untuk terus memperhatikan persoalan ini sebab PMI ilegal tengah berada dalam risiko yang cukup menyulitkan,
Mulai dari upah atau gaji yang tak terbayarkan, kekerasan secara fisik dan seksual, hingga tidak adanya perlindungan kerja.
Selain itu, LaNyalla menyebutkan bahwa negara akan menghadapi kesulitan tersendiri dalam hal mengontrol atau memberikan perlindungan kepada PMI yang tidak teregistrasi secara legal.
“Status ilegal ini menjadi akar dari banyaknya persoalan PMI yang sering kita dengar. Ada yang disiksa, termasuk ABK di kapal luar negeri yang bekerja hingga over time, bahkan sampai ada yang meninggal dan jenazahnya dilarung di laut,” terang LaNyalla.
Maka dari itu, LaNyalla meminta pemerintah menetapkan Persoalan PMI sebagai salah satu prioritas masalah yang harus dicarikan solusi konkrit secara berkelanjutan.
Ia Juga menyatakan dukungannya pada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang memiliki upaya untuk membasmi jaringan mafia penempatan PMI ilegal ke mancanegara yang dilindungi oleh oknum-oknum tertentu.
Permasalahan PMI ilegal disebutnya harus diatasi mulai dari akarnya atau sumber masalahnya.
Salah satunya dengan pemberian edukasi lebih mendalam kepada masyarakat khususnya di daerah.
LaNyalla pun mengimbau kepada senator untuk mengambil peran dalam membantu pemerintah menyebarluaskan informasi mengenai efek yang ditimbulkan jika memutuskan bekerja di luar negeri secara ilegal.
“Saya meminta seluruh anggota DPD RI untuk menjadikan persoalan PMI ilegal ini sebagai salah satu fokus sosialisasi ketika sedang berada di dapil.
Berikan edukasi ke masyarakat di daerah mengenai potensi masalah yang akan muncul apabila mereka bekerja ke luar negerai dengan cara ilegal,” jelas LaNyalla.
Mantan Ketua Umum PSSI ini juga mengamati mengenai oknum-oknum yang membantu beroperasinya perusahaan jasa PMI ilegal.
Maka dari itu, ia mengajak Polri untuk berkomitmen bersama dengan BP2MI, Pemda, dan instansi terkait untuk menuntaskan para pelaku yang berada di balik pengiriman PMI secara ilegal.
“Ini merupakan persoalan yang harus dikerjakan secara bersama dan berkesinambungan. Saya juga akan meminta Komite III DPD RI yang membidangi persoalan tenaga kerja untuk ikut mengawal permasalahan PMI ilegal secara khusus,” ucap LaNyalla.
Ia juga meminta pemerintah untuk melakukan pendataan dan pelacakan kepada perusahaan jasa PMI yang mengirim pekerja migran tanpa izin.
Jika sudah terbukti secara sah melakukan pelanggaran maka perusahaan tersebut harus dilarang beroperasi selama-lamanya.
Baca Juga: 5 Bahan yang Ampuh Atasi Bibir Pecah-pecah, Salah Satunya Minyak Kelapa
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutnya perlu melaksanakan pemetaan apa yang mendasari masyarakat ingin mencari pekerjaan di luar negeri menggunakan jalur yang tidak sah atau ilegal.
“Saya juga berharap masyarakat bisa lebih peka terhadap persoalan PMI ilegal. Apalagi di era keterbukaan seperti ini, bisa lebih banyak dilihat berbagai permasalahan yang muncul mengenai PMI ilegal. Pikir-pikir lagi apabila punya rencana untuk bekerja ke luar negeri tanpa jalan yang benar. Sampaikan ke keluarganya risiko yang akan muncul apabila mereka punya rencana menjadi PMI secara ilegal,” tutur LaNyalla.***