Minta Publik Kawal Pelaksanaan Ucapan Jokowi, Febri: Lihat Siapa yang Masih Ngotot Singkirkan 75 Pegawai KPK

PR DEPOK - Mantan Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penonaktifan 75 pegawai KPK.

Febri Diansyah menilai pernyataan resmi dari Jokowi tersebut sudah cukup jelas, bahwa tes wawasan kebangsaan tidak boleh jadi alasan untuk memberhentikan 75 pegawai yang tak lolos.

"Bbp pernyataan Presiden ini cukup klir: 1. TWK tdk boleh jd dasar berhentikan #75PegawaiKPK. 2. Sependapat dg Putusan MK: peralihan Peg KPK jd ASN tdk boleh rugikan hak Peg KPK," kata Febri Diansyah pada Senin, 17 Mei 2021.

Baca Juga: Pasukan Pertahanan Israel Dikabarkan Diberi 'Lampu Hijau' Mengincar Sekutu Hamas Termasuk Malaysia

Lebih lanjut, dia kemudian menuturkan bahwa langkah selanjutnya adalah terkait konsistensi pelaksanaan dari ucapan presiden.

Setelah presiden buka suara terkait masalah tersebut, Febri tampak penasaran pihak mana yang tetap kukuh hendak singkirkan 75 pegawai KPK.

"Ujian berikutnya konsistensi pelaksanaan.. Kt lihat siapa yg msh ngotot singkirkan #75PegawaiKPK ?" ujarnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @febridiansyah.

Baca Juga: Mulai 18 Mei 2021 Perjalanan ke Luar Kota Wajib Bawa Tes Antigen Hasil Negatif Covid-19

Kemudian, Febri Diansyah berpendapat bahwa implementasi ucapan Jokowi perlu dikawal, akahkah dilaksanakan oleh KemenpanRB dan BKN atau tidak. Ia berharap implementasinya pun nanti tak disiasati apapun.

"Kita perlu awasi pelaksanaan pernyataan Presiden... Apakah @kempanrb @BKNgoid akan melaksanakannya sebaik2nya? Smg implementasinya tdk disiasati.
Semoga..," ucap Febri Diansyah menambahkan.

Meski demikian, ia mengaku mencoba percaya pada pihak yang berwenang mengurus masalah tersebut.

Baca Juga: MUI Serukan Perang Total Lawan Israel, Saidiman Ahmad: Nanti kalau Kalah, TInggal Pakai Narasi Penjajahan

Lantas, Febri Diansyah berharap MenpanRB, Tjahjo Kumolo bisa menangani masalah itu sesuai dengan arahan presiden.

"Saya mencoba percaya, smg pak @tjahjo_kumolo tdk lakukan tindakan yg bersebrangan dg arah kebijakan Presiden. Semoga," katanya mengakhiri cuitan.

Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi belum lama ini menyampaikan pendapatnya terkait penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan.

Baca Juga: Tuai Kecaman Usai Diduga Bela Israel, Haikal Hassan Bantah: Sejak 2005 Saya Ikut Upaya Bebaskan Masjid Al Aqsa

Jokowi mengungkapkan bahwa hasil tes wawasan kebangsaan tersebut tidak bisa dijadikan dasar dari pemberhentian 75 pegawai yang tak lolos tes.

"Saya berpendapat, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK, hendaknya tidak serta-merta jadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus tes.," kata Presiden Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menyatakan sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa pengalihan status pada pegawai tidak boleh merugikan pegawai KPK.

Baca Juga: Bela Palestina di Debat Terbuka UN, China Desak Israel Cabut Semua Blokade dan Pengepungan di Gaza

"Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN," ujarnya.***