PR DEPOK - Mantan Menteri Kehutanan, Malem Sambat (MS) Kaban tampak membahas soal lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam akun Twitter pribadinya.
MS Kaban menjelaskan bahwa aturan Undang-Undang (UU) KPK itu, awalnya disahkan di masa Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Ketua PDI Perjuangan.
Namun, menurutnya KPK sekarang ini malah 'mati' di masa ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menjadi kader atau petugas PDI Perjuangan.
Baca Juga: Selain banpresnpum.id, Cek Penerima BLT UMKM Tahap ke 3 di Link eform.bri.co.id/bpum
"UU ttg KPK disahkan era Mbak Mega sbg ketua PDIP sekaligus Presiden RI nyata kini KPK 'tamat' di era Pres Jkwi sbg petugas partai PDIP," kata MS Kaban pada Senin, 24 Mei 2021.
Kemudian, ia penasaran dan menanyakan keterkaitan tamatnya KPK dengan banyaknya politisi PDI Perjuangan yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena korupsi.
"Apakah tamatnya KPK karena PDIP pemecah rekord tertinggi kena OTT korupsi," ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @MSKaban3.
Baca Juga: Puan Berikan Arahan PDIP Jateng Tanpa Ganjar Pranowo, Ferdinand: Bu Mega Ikuti Rakyat Usung Jokowi
Menyambung pertanyaan tersebut, MS Kaban lantas menanyakan kabar dari aktivis Korupsi Teten Masduki, yang sempat menjadi Pimpinan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Sebagai informasi, kini Teten Masduki telah diangkat sebagai Menteri Koperasi dan UMKM dalam Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Piye kabare kang Teten legendaris ICW kok senyap sesenyap Harun Masihu," ujar Mantan Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengakhiri cuitannya.
Diketahui sebelumnya, adanya peralihan status dari pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) lewat tes wawasan kebangsaan (TWK) memunculkan banyak dugaan di tengah masyarakat.
Apalagi setelah TWK itu diberitakan memuat banyak masalah, hingga membuat 75 pegawai KPK tak lolos dan dinonaktifkan dari jabatannya.
Hal tersebut semakin menguatkan dugaan publik bahwa lembaga antirasuah itu tengah dilemahkan.
Bagaimana tidak, beberapa pegawai yang termasuk dalam daftar yang dinonaktifkan, diketahui merupakan penyelidik dan penyidik yang tengah mengatasi kasus korupsi besar.
Mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah bahkan menyebut beberapa kasus yang sedang ditangani oleh mereka, seperti korupsi bantuan sosial (bansos) oleh eks Menteri Sosial, Juliari P Batubara hingga kasus korupsi yang menjerat Harun Masiku.***