PR DEPOK – Pimpinan DPR memberitahukan bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota jemaah haji di keberangkatan tahun 2021.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa Indonesia untuk tahun 2021 masih belum mendapatkan kuota jemaah haji.
Sebelumnya di tahun 2020, Indonesia juga tidak mendapatkan kuota keberangkatan jemaah haji ke tanah suci, akibat Pandemi Covid-19.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Gambar Pertama yang Anda Lihat Dapat Mengungkapkan Kelemahan dalam Hubungan
“Untuk sementara ini kita tidak usah membahas vaksin terlebih dahulu. Karena informasi terbaru yang kita dengar ini kita tidak mendapatkan kuota haji,” kata Dasco sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari PMJ News pada 3 Juni 2021.
Dasco juga meminta agar pemerintah terus melakukan vaksinasi kepada masyarakat dari seluruh kalangan.
“Ini tentunya jadi pelajaran bagi kita supaya persoalan terkait vaksin lebih diperhatikan, sehingga hal seperti ini tidak kembali terulang,” ujarnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan mengenai vaksin terhadap jemaah haji.
Baca Juga: Soal Kasus Swab di RS UMMI, Habib Rizieq Shihab Dituntut 6 Tahun Penjara
Pemerintah Arab Saudi hanya menerima jemaah haji yang sudah mendapatkan suntikan vaksin dengan Emergency Use Listing Procedure (EUL) dari WHO.
Vaksin yang sudah EUL dari WHO di antaranya Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, dan AstraZeneca. Sementara, vaksin di Indonesia baru menggunakan AstraZeneca.
Meski sudah termasuk salah satu vaksin EUL dari WHO, Indonesia masih belum mendapat kuota jemaah haji dari pemerintah Arab Saudi.
PT Bio Farma sebagai distributor vaksin di Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia perlu melakukan diplomasi lebih lanjut dengan pemerintah Arab Saudi terkait vaksinasi calon jemaah haji 2021.
Di samping itu, Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir menyampaikan bahwa diplomasi mengenai vaksin terhadap calon jemaah haji dari Indonesia tengah dilakukan baik oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Kementerian Agama (Kemenag).
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga tengah melakukan diplomasi untuk mendapatkan Emergency Use Listing Prosecure (EUL) dari Badan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk vaksin Sinovac yang paling banyak digunakan di Indonesia.
“Kebijakan dari pemerintah Saudi ini muncul baru satu bulan belakangan ini, mereka memberikan kebijakan vaksin yang mendapatkan approval untuk bisa masuk ke Saudi itu baru vaksin Amerika dan Eropa,” kata Honesti.
“Di antaranya itu Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson serta AstraZeneca. Sementara kita saat ini baru punya vaksin yang sesuai dengan kriteria yakni AstraZeneca,” ujarnya menambahkan.
Hingga saat ini Pandemi Covid-19 masih berlangsung di beberapa negara, termasuk Indonesia. Meski begitu, penyuntikan vaksin juga terus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia.***