PR DEPOK - Presenter Najwa Shihab membagikan sebuah video pembicaraan antara beberapa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Politisi PDI Perjuangan, Kapitra Ampera.
Dalam obrolan di belakang layar tersebut, Najwa Shihab, beberapa pegawai KPK, dan Kapitra Ampera melanjutkan pembicaraan yang tak sempat dibahas dalam acara Mata Najwa karena keterbatasan waktu.
Di awal video, Kapitra Ampera menyampaikan ulang ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan peduli terhadap lembaga KPK.
Namun dalam pernyataannya, politisi PDI Perjuangan tersebut malah keceplosan dengan menyebut Presiden Jokowi sebagai bagian dari pihak yang memberantas KPK.
"Pak Jokowi menyampaikan bahwa dia peduli dengan KPK, dan dia bagian dari pemberantasan KPK," kata Kapitra Ampera seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Instagram @nasjwashihab pada Jumat, 4 Juni 2021.
Menyadari ada yang salah, Najwa Shihab pun meluruskan maksud sebenarnya dari ucapan Kapitra Ampera, yakni pemberantas korupsi bukan KPK.
"Pemberantas korupsi? Kok pemberantas KPK," ucap Najwa Shihab meluruskan.
Baca Juga: Ajudan Pribadi Prabowo Bela Bosnya: Biarkan Sekumpulan Gagak Itu Buat Gaduh, Maju Terus Pak!
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati juga ikut menimpali dengan membenarkan pernyataan Kapitra Ampera.
"Emang iya, sih," kata Asfinawati.
"Jangan-jangan maksudnya itu, memberantas KPK," ujar Najwa Shihab sambil tertawa.
Kemudian dalam pembicaraan tersebut, salah satu penyidik KPK yang tak lolos TWK, March Falentino menjelaskan soal tuduhan taliban yang disematkan pada mereka yang tak lolos.
Hal itu ia arahkan pada Kapitra karena sebelumnya dalam acara politisi PDI Perjuangan itu menyatakan dengan jelas pernah melihat hasil tes yang menerangkan soal taliban.
March Falentino meminta agar Kapitra Ampera menunjukkan satu saja video atau rekaman pegawai, yang dites dan menyatakan hal tersebut.
Akan tetapi, Kapitra Ampera berkelit dan menyatakan ia tak pernah melihat rekaman atau video tersebut.
Seperti diketahui sebelumnya, salah satu yang menjadi isu besar dari dinonaktifkannya 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK adalah tuduhan taliban.
Tuduhan taliban kepada para pegawai KPK cukup disoroti publik lantaran dinilai sebagai salah satu upaya, untuk membenarkan keputusan pemberhentian mereka.
Padahal faktanya, terdapat sejumlah pegawai KPK tak lolos TWK, yang tidak beragama Islam dan mustahil bila disebut taliban.***