PR DEPOK - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti turut menangani permasalahan yang dihadapi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
LaNyalla berpendapat, pemerintah diharapkan turut terlibat untuk menyelesaikan masalah utang Garuda yang diketahui mencapai Rp70 triliun.
"Pandemi Covid-19 memang memberikan dampak yang sangat besar bagi industri penerbangan, tidak terkecuali dengan maskapai nasional (PT Garuda) karena pandemi membuat pergerakan menjadi terbatas," kata Ketua DPD RI LaNyalla dalam siaran pers, pada Jumat 4 Juni 2021 sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Baca Juga: Singgung Soal Pembatalan Haji, Fadli Zon: Ada Masalah Serius Apalagi Malaysia dapat Tambahan Kuota
Kondisi keuangan PT Garuda membuat LaNyalla merasa prihatin dengan masa depan
ribuan pegawainya, termasuk pilot dan kru pesawat.
Maka dari itu, LaNyalla menganjurkan sejumlah skema untuk menyelamatkan Garuda dari masalah keuangan tersebut.
Pertama, pemerintah bisa terus mendukung memberi pinjaman atau suntikan ekuitas alias modal.
Dalam merestrukturisasi Garuda, pendirian perusahaan maskapai nasional baru, hingga likuidasi mulai dilakukan.
"Apapun jalan terbaik yang ditempuh, DPD RI memberi dukungan agar Garuda tetap bertahan. Kami harap juga likuidasi menjadi jalan terakhir, semoga tidak perlu sampai pada tahap itu," ujar LaNyalla.
Terkait skema itu, Ketua DPD RI LaNyalla meminta Kementerian BUMN mengambil langkah strategis penyelamatan Garuda.
LaNyalla pun merespons positif jajaran Komisaris Garuda Indonesia yang sempat mengusulkan tidak memberikan gaji kepada karyawan, lantaran kondisi perusahaan sedang merugi.
Menurutnya, memang perlu ada langkah taktis mengatasi persoalan ini, namun bukan PHK.
"Opsi penawaran pensiun dini ke karyawan, dan bukan melakukan PHK juga merupakan langkah yang perlu kita apresiasi. Apalagi Kementerian BUMN sudah memberikan komitmennya untuk tetap mempertahankan 1.300 pilot, kru kabin, dan pegawai lainnya," kata LaNyalla.
Ia mengatakan bahwa harus ada terobosan yang dilakukan Garuda untuk memperbaiki keadaan.
Terlebih manajemen Garuda sudah mendapat catatan dari Komisi VI DPR lantaran dinilai tidak memiliki terobosan selama 5 tahun terakhir.
"Di era pandemi yang membuat sektor penerbangan terdampak parah memang harus ada evaluasi terus menerus. Seharusnya jika ada penerbangan atau rute yang merugi, segera disiasati. Apakah diubah atau dengan berbagai kebijakan lainnya," ucap LaNyalla.
Maka dari itu, ia berharap setiap keputusan Kementerian BUMN terkait Garuda, diambil dengan koordinasi dan melibatkan Dewan Komisaris.
Baca Juga: Setuju Wacana AHY Gandeng Gus AMI di Pilpres 2024, Jazilul Fawaid: Lebih Fresh Duet Sipil-Militer
Ia juga mendukung rencana pemangkasan jumlah komisaris sebagai bentuk efisiensi.***