PR DEPOK - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengungkap bahwa ada sejumlah anggota DPR yang secara aktif mengusulkan agar pemilihan presiden 2024 tidak lagi dipilih oleh rakyat.
Dalam keterangan tertulis, Dino Patti Djalal mengatakan bahwa para anggota DPR tersebut mengusulkan agar presiden kembali dipilih MPR seperti pada zaman Orde Baru.
Tak hanya itu, Dino Patti Djalal lantas meminta agar nama-nama anggota DPR yang mengusulkan pemilihan presiden tak lagi oleh rakyat itu diungkap ke publik.
"Anggota2 DPR yg kini aktif usulkan agar Presiden 2024 TIDAK LAGI DIPILIH langsung oleh RAKYAT tapi kembali dipilih MPR seperti zaman Orde Baru seharusnya diketahui publik nama-namanya," ujarnya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @dinopattidjalal.
Lebih lanjut, pria yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu meyakini bahwa sejumlah anggota DPR itu tidak mewakili pandangan konstituen dalam mengusulkan ide soal pemilihan presiden itu.
Ia menuturkan, jika pemilihan presiden kembali dilakukan oleh MPR dan bukan oleh rakyat, maka politik uang dan politik transaksional akan kembali marak dilakukan dalam demokrasi.
"Sy yakin para anggota DPR ini TIDAK mewakili pandangan konstituen mereka dlm usulkan ide parah itu. Pemilihan Presiden oleh MPR (bukan lagi oleh rakyat) pasti akan kembalikan politik uang& politik transaksional dlm demokrasi Indonesia, apalagi dgn maraknya kasus korupsi di DPR," katanya menambahkan.
Dino Patti Djalal juga mengungkapkan akibat yang akan terjadi jika nantinya presiden tak lagi dipilih oleh rakyat.
Menurutnya, presiden tak akan lagi menjadi milik rakyat, melainkan milik sponsor, sehingga demokrasi pun akan menajdi elitis.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Depok Melonjak Drastis, Jubir Satgas Sebut Catat 653 Kasus Per Hari
"Dlm situasi seperti ini, Presiden 2024 bukan lagi milik rakyat, tapi milik sponsor. Demokrasi akan jadi elitis. Tidak ada yg percaya pemilihan Presiden oleh MPR nantinya akan bebas rekayasa, kolusi & korupsi. Kedaulatan tidak lagi di tangan rakyat, tapi dikuasai elit," ujar Dino Patti Djalal menjelaskan.
Oleh karena itu, ia mendesak agar nama-nama anggota DPR yang mengusulkan pemilihan presiden oleh MPR itu diungkap ke publik.
"Karenanya, nama2 anggota DPR ini perlu diketahui publik agar konstituennya tidak lagi memilih mereka utk masa jabatan selanjutnya. Ironis kalau ada anggota DPR yg justru renggut & rusak demokrasi dari anak2 kita yg akan mewarisi Indonesia ke depan," tuturnya.***