Keputusan PKKM Darurat Dinilai Wajar, Arsul Sani: yang Tidak Itu Mereka yang Nyinyir di Medsos

PR DEPOK – Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani menyoroti perubahan kebijakan di setiap negara dalam mengendalikan pandemi Covid-19.

Seperti di Indonesia saat ini yang merencanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Perubahan kebijakan dr pengetatan ke pelonggaran aktivitas publik atau sebaliknya krn #COVID19 adl hal yg terjd di banyak negara," ucapnya dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @arsul_sani.

Baca Juga: Semprot Disinfektan dari Udara Dinilai Buang Uang, dr. Pandu: Kapan Sih Kita Lebih Cerdas Merespon Pandemi?

Arsul Sani menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menerapkan PPKM Darurat adalah hal yang wajar.

Menurut Arsul Sani, yang tidak wajar adalah pihak-pihak yang kerap nyinyir di media sosial (medsos).

"Jika PPKM Darurat atau apapun namanya diputuskan Pemerintah @jokowi, itu hal wajar saja. Yg tdk wajar itu mrk yg terus saja ‘nyinyir’ di medsos,” ujar Arsul Sani mengakhiri cuitannya.

Baca Juga: Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara Kasus Benur, Gus Umar: Lihat kan Betapa Bobroknya Hukum di Negara Ini

Diketahui sebelumnya, beredar kabar mengenai wacana PPKM Darurat menyusul terus melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia.

PPKM Darurat disebut-sebut akan membatasi sejumlah aktivitas seperti bekerja dari rumah (Work From Home) hingga aturan kunjungan restoran dan pusat belanja.

Akan tetapi, hingga kini belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan pemerintah soal rencana PPKM Darurat ini.

Baca Juga: Sempat Tak Sadarkan Diri dan Makin Menurun, Kondisi Terkini Jane Shalimar Diungkap Sahabat: Memprihatinkan Sih

Sementara itu, Presiden Jokowi dikabarkan telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali.

"Betul Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali," kata Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi seperti dikutip dari Antara.

Selain itu, Juru Bicara Menko Marves juga mengklarifikasi kabar yang banyak beredar di aplikasi pesan instan.

Baca Juga: Menggabungkan Dua Masker Medis secara Bersamaan Ternyata Tidak Diperbolehkan, Berikut Ini Penjelasannya

Saat ini, dikatakan Jodi, tengah diformulasikan tindakan pengetatan yang nantinya akan diambil.

"Pengumuman resmi akan disampaikan oleh pemerintah," tuturnya.***