PR DEPOK - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merencanakan pembagian paket obat-obatan kepada penderita Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri dan kurang mampu pekan depan.
Terkait dengan rencana Presiden ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Provinsi Jawa-Bali mengadakan rapat secara daring pada Minggu, 11 Juli 2021 kemarin.
“Minggu depan mudah-mudahan sudah lebih baik,” ujar Menko Luhut sehubungan dengan ketersediaan obat-obatan bagi penderita Covid-19 dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari pmjnews.
Menko Luhut juga menerangkan bahwa untuk mendapatkan obat dari pemerintah maka harus memenuhi syarat yaitu memperlihatkan hasil tes swab PCR.
“Saran saya nanti 2.200 dokter yang direkrut dan dikoordinasi oleh Pak Tugas (Kapuskes TNI) dipimpin Panglima TNI, bisa atur semua flow (alur) ini, dan selalu dikoordinasikan dengan Kemenkes,” jelas Menko Luhut.
Di sisi lain, Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang ikut hadir dalam rakor daring tersebut akan mulai menyiapkan mengenai cara pencatatan, pendistribusian, dan sosialisasi obat-obatan itu.
“Untuk Kecamatan dan Desa kami tentu akan terus dengan dokter dan bidan desa untuk edukasi pasien, dan bersama Babinsa juga nanti akan membantu,” tutur Panglima TNI.
Pada kesempatan yang sama, Menko Luhut menjelaskan bahwa distribusi obat nantinya akan menyasar para pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri.
Baca Juga: Roy Kiyoshi Ramal Dirinya Akan Meninggal secara Tragis Sebelum Berusia 40 Tahun
“Diutamakan yang berlatar belakang sosial ekonomi rendah,” ujar Menko Luhut.
Sementara terkait alur pendistribusiannya, pihak Kimia Farma akan bertindak sebagai penyedia obat, dan pihak Kesehatan Daerah Militer (Kesdam) akan menjadi penyalur obat untuk menjalin koordinasi dengan dinas kesehatan dan PKM terkait.
Kemudian pasien positif mengacu pada data New All Records (NAR) dan triase gejala pasien akan diambil alih oleh Babinsa yang berperan sebagai pengantar obat dan edukasi kepada pasien.
Pada rakor ini turut dihadiri oleh Menteri BUMN, Kapuskes TNI, Direktur Utama Kimia Farma, Gubernur Banten, Gubernur Bali, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, dan Gubernur Jawa Barat.
Sebelumnya Plt Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan drg, Arianti Anaya mengungkapkan lonjakan kasus Covid-19 beriringan dengan naiknya kebutuhan akan obat-obatan untuk penanganan Covid-19.
Ia mengaku ada sejumlah kendala yang ditemui yaitu penyaluran obat ke daerah misalnya. Arianti pun memohon agar industri-industri atau PBF tidak melakukan tindakan penahanan obat-obatan agar masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan obat.
“Kita berharap industri-industri tidak menahan obat-obat yang ada di industri maupun PBF sehingga dapat diakses oleh masyarakat secepatnya,” ungkap Arianti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari situa resmi SehatNegeriku.***