PR DEPOK – Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa–Bali, Luhut Binsar Panjaitan mengakui bahwa Covid-19 varian delta tidak bisa dikendalikan.
Padalah sebelumnya Luhut percaya diri menegaskan situasi Covid-19 di Indonesia masih sangat terkendali, bahkan menantang siapapun yang tidak percaya hal tersebut segera berhadapan dengannya.
Pernyataan Luhut yang bertentangan soal pengendalian Covid-19 itu rupanya menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.
Baca Juga: BTS dan Coldplay Disebut Bakal Berkolaborasi, Big Hit Music Beri Tanggapan Begini
Sahroni pun menyindir Luhut agar jangan menganggap mudah bahwa Covid-19 bisa dikendalikan. Pasalnya, kata dia, yang bisa dikendalikan hanya warga negara asing (WNA).
“Pak makanya jangan salah ucap dan anggep Covid-19 ini bisa di kendalikan, yg bisa dikendalikan hanya WNA kayanya. Bener kan yah?? gmn menurut temen2, salam sehat salam terkendali demi tak terkendalinya Ini,” ujarnya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari akun Instagram pribadinya @ahmadsahroni88 pada Jumat, 16 Juli 2021.
Lebih lanjut Sahroni menilai kebijakan PPKM Darurat masih dibutuhkan untuk menekan kenaikan kasus Covid-19.
Baca Juga: Mengenal Bio Saliva, Alat Deteksi Covid-19 Lewat Kumur Buatan Bio Farma dan Cara Penggunaannya
Namun, katanya, pemerintah harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sangat terdampak dengan kebijakan tersebut.
"Saya melihatnya memang PPKM Darurat penting demi menahan laju penularan Covid-19, karena memang kasusnya hingga saat ini masih meningkat," katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara.
Menurut Sahroni, pemerintah juga harus betul-betul memastikan kebutuhan ekonomi rakyat terpenuhi, terutama yang bekerja di sektor informal dan tidak bisa makan kalau tidak keluar rumah.
Baca Juga: Info KJP Plus Juli 2021 Cair, Berikut Jadwal dan Besaran Dananya
Dia mengatakan, pemenuhan kebutuhan ekonomi tersebut perlu benar-benar jadi perhatian pemerintah khususnya dalam penyaluran bantuan di daerah.
“Kita lihat akhir-akhir ini banyak pemberitaan bahwa penjual kaki lima maupun UMKM, mereka benar-benar kehilangan mata pencahariannya. Efek seperti ini yang harus diantisipasi pemerintah karena kalau kebijakannya diperpanjang, ekonomi rakyat juga akan makin terpuruk," ujarnya.
Selain itu Sahroni juga meminta agar pemerintah tidak memunculkan aturan yang membingungkan, karena sangat berpotensi menyebabkan munculnya gesekan di masyarakat.
Sahroni mencontohkan aturan tersebut seperti perkantoran buka, atau tentang rumah ibadah tadinya tidak boleh dan sekarang jadi boleh.
"Menurut saya perlu diantisipasi sosialisasinya bagaimana agar masyarakat tidak bingung dan ujung-ujungnya menyebabkan gesekan di lapangan," katanya.***