PR DEPOK - Menyikapi adanya temuan pungutan liar (pungli) di wilayah Karang Tengah, Kota Tangerang terhadap warga penerima bantuan sosial (bansos), polisi mendalami kasusnya.
Warga penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang diduga menjadi sasaran pungli tersebut telah dimintai keterangan.
Diketahui bahwa adanya dugaan pungli bansos tersebut terungkap saat Menteri Sosial, Tri Rismaharini melakukan inspeksi dadakan (sidak) pada Rabu, 28 Juli 2021.
Risma, sapaan akrab Mensos, melakukan sidak kepada penerima PKH di wilayah Karang Tengah, Kota Tangerang.
Kepolisian telah memintai keterangan dari lima warga setempat yang merupakan penerima PKH.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kasubbag Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Abdul Rachim.
"Dari lima warga yang dimintai keterangan, mereka memiliki kartu keluarga sejahtera," ujar Kompol Abdul Rachim, dikutip Pikiran Rakyat Depok dari PMJ News pada Jumat, 30 Juli 2021.
Menurut Abdul, lima orang warga yang telah dimintai keterangan tersebut berprofesi sebagai ibu rumah tangga, buruh, cuci, pedagang asongan, dan pedagang.
Baca Juga: Dominasi Penularan Covid-19 di RI, Jokowi Akui Varian Delta Tak Terprediksi Sebelumnya
Hasil pemeriksaan mengngkap bahwa empat orang yang dimintai kesaksiannya tersebut mengaku telah menerima bantuan PKH sejak 2018 silam.
"Salah satu warga sejak ditetapkan sebagai penerima PKH pada tahun 2017, baru satu kali menerima bantuan PKH. Mereka menyebut pendamping PKH di wilayahnya, yaitu saudari Maryati dan saudara M Aminullah," terang Abdul.
Mensos Risma sebelumnya melakukan idak kepada penerima BST, PKH, dan BPNT/ program sembako kepada warga di RT 03 RW 03, Kota Tangerang, Banten, pada Rabu.
Risma mendapati warga yang mengaku dimintai uang kresek oleh pihak tertentu.
Baca Juga: Ditanya Jumlah Anak yang Diinginkan Jika Sudah Menikah dengan Lesti Kejora, Ini Jawaban Rizky Billar
Pada sidak tersebut pula, Risma menerima aduan dari masyarakat bahwa harga barang komponen yang diterima oleh para penerima banasos tidak sesuai.
Dalam hal ini bahwa barang komponen yang diterima warga penerima bansos tidak sesuai atau tidak genap Rp200 ribu per bulan, alias menjadi korban pungli.
"Tadi sudah dihitung oleh Bapak yang dari Satgas Pangan/Mabes Polri harga dari komponen yang diterima hanya Rp177.000 dari yang seharusnya Rp200 ribu. Jadi ada Rp23.000, coba bayangkan Rp23.000 dikali 18,8 juta," kata Risma.***