PR DEPOK – Soal rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia baru yang tetap berlanjut, saat ini sudah ditandai dengan sejumlah pembangunan infrastruktur.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyiapkan sejumlah infrastruktur di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur guna mendukung rencana pemindahan ibu kota negara yang baru.
Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Nicko Herlambang turut membenarkan adanya pembangunan untuk persiapan pemindahan ibu kota negara Indonesia di lokasi yang baru.
"Pembangunan sejumlah infrastruktur penunjang di wilayah calon ibu kota negara baru terus berjalan," ujarnya di Penajam, pada Senin, 13 September 2021.
Ia lantas menyebut beberapa pembangunan yang memang dimaksudkan untuk menunjang pemindahan ibu kota negara baru. Misalnya, kegiatan pembangunan bendungan di Kecamatan Sepaku oleh Kementerian PUPR untuk mendukung pasokan air bersih.
Sejauh ini, pembangunan bendungan yang memiliki daya tampung 11,6 kubik dengan debit air 2.400 liter per detik tersebut sudah memasuki tahap pembangunan fisik.
Adapun anggaran pembangunan fisik yang disiapkan pemerintah untuk membangun bendungan tersebut mencapai sekitar Rp600 miliar.
Selain membangun bendungan, Kementerian PUPR menurutnya membangun infrastruktur pendukung pasokan air bersih di lokasi ibu kota baru lainnya yaitu, intake dan jaringan pipa transmisi sungai.
Sementara itu, untuk anggaran pembangunan intake diperkirakan sebesar Rp364 miliar.
Baca Juga: Geledah Rumah Eks Wakil Presiden Afghanistan, Taliban Temukan Uang Rp93 Juta dan 18 Keping Emas
Intake tersebut dilengkapi dengan instalasi pengolahan air bersih (water treatment plant/WTP) dan jaringan pipa pipa transmisi sungai.
Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun jalan lingkar di wilayah Kecamatan Sepaku yang terbagi dalam 3 segmen dengan anggaran masing-masing sebesar Rp60 miliar.
"Pembangunan jalan lingkar itu sekitar Rp180 miliar dengan biaya pengerjaan masing-masing segmen Rp60 miliar," ucap Nicko Herlambang.
Baca Juga: Terima Chef Arnold Jadi Sahabat usai MCI Selesai, Lord Adi: Dia Masih Muda, Butuh Bimbingan
Untuk diketahui, seluruh anggaran pembangunan infrastruktur di lokasi pembangunan ibu kota negara baru tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dikabarkan sudah melakukan upaya-upaya dalam rangka pembangunan ibu kota negara baru Indonesia.
Menurut Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, untuk payung hukum ibu kota negara baru Indonesia, Presiden Jokowi akan segera mengirimkan surat presiden (surpres) mengenai Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Baca Juga: Krisis Afghanistan Termasuk Terparah dalam Sejarah, Menlu: Indonesia Beri Bantuan 3 Juta Dolar
Hanya saja, untuk jadwal penyerahan surpres ibu kota negara baru Indonesia belum diketahui.
Adapun untuk pembahasan payung hukum ibu kota negara baru Indonesia menurut Fadjroel menyebutkan, telah melibatkan pimpinan lembaga dan pimpinan partai.***