Soal Pakta AUKUS, DPR Minta Pemerintah Segera Ambil Sikap

22 September 2021, 18:45 WIB
Ilustrasi - Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono minta pemerintah segera mengambil langkah diplomasi menyikapi pakta AUKUS. /REUTERS/Edgar Su.

PR DEPOK - Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono ikut memberikan tanggapan soal kerja sama Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (AUKUS).

Mengenai AUKUS, Dave Laksono meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah diplomasi menyikapi hal tersebut.

Dave Laksono berpendapat, keberadaan kerja sama kapal selam bertenaga nuklir AUKUS ini berpengaruh pada keamanan dan stabilitas di kawasan ASEAN.

Baca Juga: Soroti OTT terhadap Bupati Kolaka Timur, Gus Umar: KPK Sekarang Menjadi Komisi Penangkap Kepala Daerah

"Komunikasi dengan para Dubes dan Menlu ASEAN di Jakarta sudah sejauh mana," ujarnya dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi DPR RI pada Rabu, 22 September 2021.

Lebih lanjut, Dave Laksono mengatakan bahwa saat ini Indonesia dan Filipina berbeda sikap dalam menanggapi kesepakatan pakta AUKUS ini.

"Agak sedikit mengagetkan keluar statement dari Menlu Filipina mendukung keberadaan pakta AUKUS," tutur dia menjelaskan.

Hal tersebut, katanya, jangan sampai memudahkan dan mempercepat bahkan mengulang kembali mimpi buruk di tahun 1950-an.

Baca Juga: Anies Tak Terdesak dan Malah Jadikan Panggilan KPK Kesempatan, Jansen: Bolehlah Murid Kesayangan Prof King Ini

"Jangan sampai terjadi ketidakkompakan antara kita sesama ASEAN," ujar Dave Laksono.

ASEAN, lanjut dia, perlu menyerukan sikap kolektif untuk mengantisipasi perseteruan antara China dan AUKUS di kawasan Indo-Pasifik.

"Sebab, ini pasti akan menimbulkan kekacauan dan dampak pada diplomasi ataupun perdagangan di wilayah ASEAN," kata Dave Laksono.

Maka dari itu, politisi Partai Golkar ini mendorong pemerintah agar terus mencari ruang diplomasi untuk mendapatkan dukungan dari negara lain.

Baca Juga: Teuku Ryan Potong Rambut Jelang Lamaran, Ria Ricis: Aku Terpesona

Hal itu termasuk juga, ujar Dave Laksono, melalui forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation).

"Ibu Menlu (Retno Marsudi, red) bisa menyampaikan hal ini dan menegaskan sikap kita," tutur dia.

"Kita juga bisa menggunakan forum United Nation (UN) ini untuk menegaskan perdamaian dan stabilitas di kawasan," pungkasnya.***

Editor: Ramadhan Dwi Waluya

Sumber: DPR RI

Tags

Terkini

Terpopuler