PR DEPOK – Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu terus memberikan kritik terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Said Didu pun membandingkan era Pemerintahan Presiden ke-2 Soeharto yakni orde baru dan era Presiden Jokowi saat ini.
Said Didu mengatakan dahulu orde baru jatuh karena adanya tudingan rezim KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Sementara sekarang, lanjutnya, yang terjadi adalah rezim KODOK.
Baca Juga: Trailer Ikatan Cinta 30 Oktober 2021: Irvan Makin Nekat Lancarkan Aksi Teror, Andin Tak Peduli
Istilah KODOK tersebut dilontarkan Said Didu sebagai singkatan dari korupsi, oligarki, dinasti, otoritarian, dan koncoisme.
“Dulu orde baru jatuh karena tuduhan rezim KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) - sepertinya sekarang yg terjadi adalah rezim KODOK (Korupsi, Oligarksi, Dinasti, Otoritarian, dan Koncoisme),” ujarnya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari akun Twitter pribadinya @msaid_didu.
Said Didu juga kerap mengingatkan masyarakat Indonesia untuk bersiap menerima warisan dari pemerintahan sekarang.
Ia menyebutkan 10 warisan yang akan ditinggalkan oleh pemerintahan saat ini, mulai dari utang hingga dinasti kekuasaan dan oligarki.
Baca Juga: AS Nyatakan Komitmen Akan Berikan Bantuan Kepada Taiwan Jika China Menyerang
“Siap-siap menerima warisan berupa :
1) utang (pemerintah dan BUMN)
2) proyek mangkrak
3) beban kerugian proyek tdk layak
4) beban fiskal
5) ketegangan sosial
6) kemiskinan
7) pengangguran
8) kualitas SDM
9) ketimpangan sosial
10) dinasti kekuasaan dan oligarki,” tuturnya.
Baca Juga: Sinopsis Amanah Wali 5 Sabtu, 30 Oktober 2021: Pay Dicurgai Bawa Obat Terlarang ke Pasar Makmur
Sebelumnya, Said Didu juga kerap menyoroti perkembangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung racikan China yang biayanya membengkak. Bahkan, hingga menggunakan APBN.
Said Didu mengatakan keputusan Presiden Jokowi mengizinkan penggunaan dana APBN untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung lantaran sudah terlanjur terjebak oleh China.
“Karena sudah terjebak oleh China,” katanya.
Baca Juga: Cara Daftar Bansos Online 2021 Lewat HP, Agar Dapat Bantuan PKH dan BLT Anak Sekolah
Said Didu menilai jebakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah semakin dalam. Padahal, proyek ini tidak layak dilanjutkan.
“Jebakan proyek kereta api cepat China semakin dalam. Selain tidak layak, biaya melonjak, sebelumnya dijanjikan tdk akan pake uang rakyat lewat APBN - akhirnya berubah jadi gunakan APBN,” ujarnya.***