PR DEPOK – Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menyatakan bahwa reformasi birokrasi di beberapa daerah belum optimal.
Ia menilai ketidakoptimalan itu dikarenakan pola pikir birokrat masih memposisikan diri sebagai penguasa.
"Pola pikir birokrat yang masih menempatkan diri sebagai penguasa, bukan pelayan publik dan sebagai orang yang minta dilayani, tetapi tidak mau melayani. Ini semua menyebabkan terjadinya pelayanan yang lambat, prosedur berbelit-belit, dan budaya afiliasi yang melekat sehingga dapat mendorong terjadinya praktik KKN," kata Mahfud MD sebagaimana dikuti PikiranRakyat-Depok.com dari Antara pada 2 Desember 2021.
Tak hanya itu, Mahfud MD juga menjelaskan, dalam reformasi birokrasi wajib memiliki pemimpin yang kuat dalam komitmen.
Adapun faktor lain yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan reformasi birokrasi, kata Mahfud MD adalah komitmen pemimpin.
Menurutnya, dalam setiap perubahan haru selalu diawali dengan komitmen pemimpin dan pimpinan.
Sebab, ia menilai apabila para pemimpin tidak memiliki komitmen, dipastikan reformasi birokrasi tidak akan berubah.
"Tanpa komitmen pemimpin dan pimpinan, maka mustahil terjadi perubahan," kata Mahfud MD.
Selain itu, Mahfud MD menilai bahwa pemimpin harus mempunyai komitmen dalam melakukan segala aspek modernisasi birokrasi. Misalnya, soal penerapan sistem informasi, penyederhanaan prosedur yang semula rumit, serta percepatan pelayanan terhadap masyarakat.
"Komitmen kuat dan pemimpin yang mempunyai keinginan untuk membawa birokrasi yang dipimpinnya maju tentu akan selalu mendorong terciptanya good governance dan clean government di lingkungan kerja masing-masing," ucap Mahfud MD.
Pada dasarnya, lanjut dia, reformasi birokrasi merupakan upaya pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek pelayanan prima.
"Birokrasi pemerintah sejatinya merupakan mesin penggerak pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ujar Mahfud MD.
Berdasarkan data, ia menyebutkan 59 kabupaten atau kota belum melaksanakan reformasi birokrasi.
"Artinya 59 kabupaten/kota ini belum menyampaikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga belum dapat dievaluasi Kemenpan RB," kata Mahfud MD.
Adapun enam kabupaten atau kota sudah memberikan penilaian mandiri dalam reformasi birokrasi pada 2020, namun tidak melakukannya lagi pada 2021.
Sementara itu, Mahfud MD mengapresiasi terhadap pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota yang sudah melaksanakan reformasi birokrasi.***