Sependapat dengan Jokowi Soal Kebebasan Berpendapat, Fadli Zon: Mural itu Urusan Kecil

PR DEPOK - Fadli Zon setuju dengan Pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut mural dan baliho berisi kritikan tidak perlu ditakuti.

Menurut Fadli Zon, mural dan baliho kritikan terhadap Presiden Jokowi dan pemerintah itu urusan kecil.

“Sy sependapat dg P @jokowi , mural itu urusan kecil, sama dg baliho, tak perlu diturunkan apalagi ditakuti. Mari kita jaga n rawat demokrasi,” kata Fadli Zon dalam Twitternya.

Baca Juga: ASN Pemkot Depok Dilarang Bepergian Keluar Kota Selama Nataru, Novarita: yang Melanggar Dikenai Sanksi In

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta kepolisian untuk menghormati kebebasan berpendapat.

Menurut Jokowi, Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga kritikan yang ditujukan kepada pemerintah tidak dilarang dan sangat terbuka.

“Kritikan tersebut hendaknya ditanggapi dengan pendekatan persuasif dan dialogis,” tegas Jokowi dalam tweetnya, Jumat 3 Desember 2021.

Baca Juga: Kebakaran Terjadi di Gedung Cyber 1, Ahmad Riza Patria Pastikan Dokumen Negara Tak Ada yang Terbakar

Penegasan ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kepala Kesatuan Wilayah di Kabupaten Badung, Bali.

Dalam pengarahannya, Jokowi juga mengingatkan kepada kepala kesatuan wilayah soal penurunan indeks kebebasan berpendapat.

Menurut Jokowi, yang merilis The Economist Intelligencw Unit tentang laporan indeks demokrasi tahun 2020, Indonesia berada diperingkat 64 dunia dengan skor 6,3.

Bahkan, Jokowi menyebut angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berada di angka 6.48.

Baca Juga: Babak 8 Besar Liga 2 Indonesia 2021 Tetap di Pulau Jawa, Yunus Nusi: Jadwal akan Koordinasi dengan Pemerintah

Artinya, menurut Jokowi, Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat.

”Sedikit-sedikit ditangkap, oleh sebab itu pendekatan harus persuasif dan dialogis, persuasif dan dialog," ungkap Jokowi.

Jokowi lantas mencontohkan penghapusan mural yang isinya kritikan kepada dirinya dan pemerintah.

Baca Juga: Meski Diklaim Lebih Menular, WHO Pastikan Belum Ada Kasus Kematian akibat Varian Covid-19 Omicron

Menurut Jokowi, penghapusan ini tidak mungkin atas perintah kapolri, kapolda maupun kapolres.

“Itu sebetulnya urusan di Polsek yang saya cek di lapangan. tapi nyatanya dihapus. Oleh sebab itu beritahu kapolsek-kapolsek itu urusan kecil," ujar Jokowi seperti dikutip dari Antara.***