PR DEPOK - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan utang negara yang diklaim melebihi batas IMF, masih terkendali.
Luhut Pandjaitan mengimbau agar masyarakat tidak perlu mempermasalahkan utang yang mencapai Rp6 triliun karena pemerintah masih bisa produktif dan rakyat menikmati hasilnya.
Menanggapi pernyataan Luhut Pandjaitan soal utang, politikus Partai Demokrat Cipta Panca Laksana memberikan reaksi melalui akun Twitter pribadinya @panca66.
"Kalau opung udah bersabda kita bisa apa? Kata opung rakyat menikmati," katanya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Kamis, 16 Desember 2021.
Baca Juga: 8 Tahun Menjanda, Venna Melinda Mantap Menikah dengan Ferry Irawan usai Dapat Restu dari Anak
Pria lulusan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta ini kemudian membenarkan pernyataan Luhut Pandjaitan dengan nada sindiran.
"Benar juga, menikmati listrik naik, bbm naik, pajak naik, harga2 naik. Nikmat mana lagi yang kau dustai wahai rakyat jalata!!!" pungkasnya di akhir cuitan.
Diketahui sebelumnya, Menko Marivest Luhut Pandjaitan menyatakan stabilisasi ekonomi makro Indonesia saat ini masih terjaga, termasuk dari sisi utang pemerintah yang diklaim masih terkendali.
Baca Juga: Inilah Penyebab Kematian Laura Anna, Selebgram Muda Mantan Pacar Gaga Muhammad
Berdasarkan data hingga akhir Oktober 2021, total utang pemerintah mencapai Rp 6.687,28 triliun, meningkat meningkat Rp 809,57 triliun dari posisi September 2020. Utang ini setara dengan 39,69 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Namun dituturkan dia, selama rasio utang pemerintah terhadap PDB masih belum mencapai 60 persen, utang tersebut masih terkendali lantaran utang yang digunakan untuk proyek strategis juga dilakukan oleh negara lain.
Dia pun meminta agar rakyat jangan dibodohi tentang utang Rp6 triliun karena dengan angka tersebut, pemerintah bisa produktif dan membangun yang kemudian dinikmati rakyat.
Lebih lanjut, Luhut Pandjaitan menegaskan agar masyarakat perlu disosialisasikan lebih lanjut perihal data-data tersebut dan tak mempermasalahkannya dengan membuat berita-berita yang tidak penting.
Untuk diketahui, sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti utang pemerintah karena beberapa hal.
Pertama, utang pemerintah dinilai melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR), yakni rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77 persen melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35 persen.
Baca Juga: Sebut Penyebaran Omicron Terbukti Lebih Cepat, Menkes: dari 10 Kasus per Hari Kini 70.000 per Hari
Kedua, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06 persen melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6-6,8 persen dan rekomendasi IMF sebesar 7-10 persen.
Ketiga, rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369 persen melampaui rekomendasi IDR sebesar 92-167 persen dan rekomendasi IMF sebesar 90-150 persen.***