PR DEPOK - Anggota Komisi III DPR RI, Benny Harman baru-baru ini ikut mengomentari rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur oleh pemerintah.
Komentar itu muncul sebagai respons terhadap pendapat ekonom, Faisal Basri yang mengkritik pemerintah karena dikabarkan menggunakan dana penanganan Covid-19 untuk pembangunan IKN baru.
Dalam pernyataannya, Faisal Basri memang terlihat tak habis pikir dengan sikap pemerintah tersebut dan menyebut tindakan itu sebagai kejahatan yang luar biasa, karena menyalahgunakan anggaran.
Menanggapi hal tersebut, Benny Harman ikut heran dan menyebut kejadian itu sebagai hal yang aneh dan ajaib.
Sebab menurutnya, dana yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat yang menjadi korban Covid-19, malah diallihkan untuk proyek besar IKN baru.
"Memang aneh bin ajaib yah, dana untuk rakyat yg menjadi korban Covid kok dipake untuk proyek mercusuar, bangun IKN di daerah Penajam Kaltim," kata Benny Harman seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @BennyHarmanID pada Sabtu, 22 Januari 2022.
Benny Harman pun kemudian menyampaikan terima kasih kepada Faisal Basri yang telah memberikan pandangannya, terkait rencana pembangunan IKN baru yang dilakukan pemerintah.
Dia menilai pendapat Faisal Basri itu sebagai pengingat bagi masyarakat terkait sikap pemerintah saat ini, khususnya dalam rencana pemindahan IKN baru.
"Terima kasih Pak Faisal sudah ingatkan kita semua. #Liberte!," ujar politisi Partai Demokrat tersebut menambahkan.
Sebagai informasi, pemerintah belakangan memang tengah sibuk mengurus rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur.
Setelah Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) disahkan menjadi UU, pemerintah bahkan telah membahas pembangunan tersebut dari segi anggaran.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pembangun awal IKN baru itu akan dimasukkan ke dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Kendati demikian, ia memastikan bahwa pelaksanaan anggaran PEN akan tetap fokus pada aspek prioritas dalam menangani pandemi Covid-19, seperti salah satunya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.
"2022 paket pemulihan ekonomi sebesar Rp450 triliun dan masih belum dispesifikasi seluruhnya. Jadi ini nanti mungkin bisa diasukkan dalam bagian Program PEN," ujar Sri Mulyani dilansir dari Antara.
Kemudian, pemerintah pun memperkirakan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk membangun IKN baru, yakni sebesar Rp466 triliun.
Total tersebut diketahui akan dipenuhi melalui dana APBN sebanyak Rp89,4 triliun, dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar Rp253,4 triliun, dan dari swasta sebanyak Rp123,2 triliun.***