Via Telepon, Jokowi Bahas Masalah di Myanmar dengan PM Kamboja

PR DEPOK – Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan komunikasi dengan PM Kamboja, Hun Sen soal solusi ASEAN berkaitan masalah di Myanmar.

Komunikasi antara Presiden Jokowi dengan PM Kamboja berkaitan masalah di Myanmar ini dilakukan melalui sambungan telepon.

"Pelaksanaan 5-Point Consensus seharusnya tidak digunakan untuk mendukung 5-Point Roadmap-nya Tatmadaw," ucap Jokowi dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.

Baca Juga: Dorce Gamalama Bongkar Jumlah Uang yang Diberikan Jokowi dan Megawati untuknya: karena Dikasih, Saya Terima

"Jangan sampai dikaitkan karena dapat dinilai sebagai bentuk dukungan ASEAN ke Militer Myanmar," tutur dia menambahkan.

Menurut kabar yang dihimpun, Jokowi menjalin komunikasi dengan PM Kamboja tersebut lantaran memegang kekuatan ASEAN 2022.

Dalam komunikasi itu, Jokowi menekankan kepada PM Kamboja bahwasanya penyelesaian masalah Myanmar harus mengacu kepada lima poin konsensus.

Adapun sikap militer Myanmar yang tidak mengacu kepada lima poin konsensus juga sangat disayangkan oleh Presiden Jokowi.

Baca Juga: Edy Mulyadi Dipolisikan Usai Krtik Prabowo, Gus Umar: Belum Jadi Presiden Pendukungnya Sudah Lapor Polisi

Setelah kunjungan PM Kamboja ke Myanmar, militer di negara tersebut justru memberi tambahan hukuman selama empat tahun. Selain itu, kekerasan masih terus berlanjut.

"Hal tersebut merupakan gestur yang tidak baik dan justru tidak menghormati upaya PM Hun Sen untuk mendorong penyelesaian isu Myanmar," kata Jokowi.

Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menekankan kepada otoritas militer Myanmar agar membuka akses terhadap Ketua ASEAN guna menjalin komunikasi.

"Akses kepada semua 'stakeholders' sangat penting artinya. Komitmen mengenai pemberian akses ini juga sangat penting agar ada solusi politik yang disepakati dan diterima semua pihak," ucap dia.

Baca Juga: Unggah Potret Semasa Muda, Penampilan Menteri PUPR Bikin Salfok, Warganet: Aku Kira Mas Adam Inul

"Saya khawatir, dengan pemberian label kepada NLD (National League for Democracy), NUG (National Unity Government of Myanmar) sebagai kelompok teroris, maka Utusan Khusus tidak akan diberikan akses bertemu mereka," ujarnya lagi.

Untuk hal permasalahan di Myanmar, Indonesia konsisten jika tak ada kemajuan dalam pemenuhan lima poin konsensus, keputusannya akan diwakili oleh non political level pada pertemuan ASEAN.

Adapun prinsip terhadap Myanmar tersebut akan diberlakukan dalam rencana pelaksanaan retreat para Menlu ASEAN.

Kendati demikian, Jokowi menyepakati gagasan PM Kamboja dalam hal pemberian bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi.

"Saya sepakat dengan PM Hun Sen bahwa bantuan kemanusiaan harus diberikan tanpa diskriminasi," tandas Presiden Jokowi.***