PR DEPOK - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), sekaligus Ketua Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pintu penerbangan internasional di Bali kembali dibuka bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) non-PMI (Pekerja Migran Indonesia) pada Jumat, 4 Februari 2022.
Adapun dibukanya kembali gerbang penerbangan internasional dimaksudkan untuk membangkitkan kembali perekonomian di Pulau Bali, yang sempat terdampak akibat pandemi Covid-19.
Selain penerbangan internasional yang kembali dibuka, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) DKI Jakarta kini juga menerapkan PTM 50 persen dari jumlah siswa.
Kebijakan tersebut ditetapkan setelah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengajukan ke pemerintah pusat agar PTM 100 persen di Jakarta diberhentikan sementara selama sebulan, tetapi ditolak.
Baca Juga: Jadwal KIP Kuliah dan Dokumen yang Harus Dipersiapkan, Jangan Sampai Bermasalah dengan Berkas Ini
Kebijakan pemerintah tersebut turut ditanggapi oleh pengamat politik, Hendri Satrio. Menurutnya, pengelolaan penanggulangan Covid-19 di Indonesia oleh pemerintah sangat membingungkan.
Hendri Satrio dalam penyataannya tersebut mempertanyakan kegiatan prokes seperti apa yang diterapkan, padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanpa lelah terus mengingatkan terkait prokes.
"Pengelolaan penanggulangan Covid Omicron oleh pemerintah asli membingungkan. Angka infeksi Lagi tinggi pintu internasional dibuka, PTM jalan terus, Mall dan Pejabat bikin atraksi undang kerumunan, sementara Presiden tanpa lelah mengingatkan Prokes. Ini Prokes yang mana? #Hensat," ujar Hendri Satrio, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @satriohendri.
Baca Juga: Kemendag Blokir 1.222 Situs Binary Option dan Robot Trading, Salah Satunya Binomo
Diketahui, Menko Luhut sebelumnya telah menegaskan pemerintah selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam semua kebijakan yang dikeluarkan sebagaimana arahan Presiden Jokowi.
Artinya, segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah telah dipertimbangkan secara matang dan diambil dengan mempertimbangkan kasus.
"Segala langkah yang disiapkan tentunya penuh dengan perhitungan berdasarkan data-data lapangan dan masukan dari berbagai ahli di bidangnya. Kita juga akan terus memonitor jumlah pergerakan kasus konfirmasi secara harian, tapi harapan saya masyarakat Bali benar-benar bisa terbantu dengan kebijakan ini, asalkan kita semua bisa disiplin," kata Luhut.
Baca Juga: Soroti Kelangkaan Minyak Goreng, Syahrial Nasution: Cek ke Rumah Mendag, Jangan Isu yang Digoreng
Adapun terkait permintaan dihentikannya PTM 100 persen yang ditolak, karena pemerintah merasa kegiatan PTM bagi siswa untuk saat ini sangatlah dibutuhkan, dengan mempertimbangkan jumlah kasus Covid-19 varian Omicron, DKI Jakarta tetap menerapkan PTM 50 persen.***