Minta Evaluasi Kapolda Jateng Usai Insiden Desa Wadas, Iwan Sumule: Dekat Jokowi Bukan Berarti Sewenang-wenang

11 Februari 2022, 09:20 WIB
Ketum ProDEM, Iwan Sumule menegaskan terkait ketegangan di Desa Wadas, bahwa Kapolda Jateng selayaknya harus dievaluasi. /ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/

PR DEPOK - Ketua Umum (Ketum) Pro DEM, Iwan Sumule menanggapi soal ketegangan antara warga dan kepolisian di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Adapun terkait ketegangan tersebut, pemerintah pusat mengevaluasi pengerahan ribuan polisi ke Desa Wadas tersebut.

Menurut Iwan Sumule, bukan hanya pihak istana yang mengevaluasi, tetapi Kapolda Jawa Tengah (Jateng) juga layaknya dievaluasi.

Iwan Sumule menegaskan usai ketegangan di Desa Wadas, Kapolri Listyo Sigit juga harus mengevaluasi Kapolda Jateng, karena insiden tersebut bisa merusak presisi kepolisian.

Baca Juga: Sinopsis Film Kukira Kau Rumah Diperankan oleh Prilly Latuconsina dan Jourdy Pranata, Tayang di Bioskop

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pendekatan persuasi, dialog dan kemanusiaan mesti dikedepankan.

Adapun Iwan Sumule menegaskan bahwa meski dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tak berarti boleh sewenang-wenang.

"Layaknya Kapolda Jateng dievaluasi. Bukan hanya istana, tapi Kapolri @ListyoSigitP juga harus evaluasi Kapolda Jateng, karena bisa merusak "PRESISI" Kepolisian, karena pendekatan persuasi, dialog dan kemanusiaan mesti dikedepankan. Dekat Pak @jokowi, tak berarti boleh se-wenang-wenang," ujar Iwan Sumule, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @KetumProDEMnew.

Cuitan Iwan Sumule. Twitter @KetumProDEMnew

Baca Juga: Khutbah Jumat Bulan Rajab 2022: Memahami Peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW

Diketahui, usai terjadi ketegangan, pihak istana berupaya untuk mengevaluasi terkait pengerahan ribuan polisi ke Desa Wadas tersebut.

Sementara itu, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan Pemerintah memang sedang melakukan evaluasi terkait pengamanan di tingkat operasional.

"Pengamanan di tingkat operasional sangat berlebihan, perlu evaluasi. Pemerintah tidak menghendaki terjadinya kekerasan," ujar Jaleswari.

Baca Juga: Cara Daftar Bansos Balita 2022 Online Lewat HP untuk Dapatkan Bantuan Rp3 Juta

Jaleswari menyebut Presiden Jokowi selalu mengingatkan agar penyelesaian persoalan dilakukan dengan mengedepankan dialog.

"Pemerintah juga berharap, masyarakat memahami nilai strategis pembangunan tersebut, sangat berlebihan, perlu evaluasi," kata Jaleswari.***

Editor: Linda Agnesia

Sumber: Twitter @KetumProDEMNew

Tags

Terkini

Terpopuler