PR DEPOK - Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik menanggapi pernyataan dari Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (Sekjen PSI), Dea Tunggaesti terkait perpanjangan masa jabatan presiden.
Dea Tunggaesti sebelumnya mengungkap bahwa belakangan ini muncul polemik soal perpanjangan masa jabatan presiden.
Ia mengatakan jika partai-partai di DPR melihat ada aspirasi kuat rakyat agar Presiden Jokowi meneruskan kepemimpinannya menjadi periode ketiga, menurutnya jalan satu-satunya yaitu melalui amendemen UUD NRI Tahun 1945.
Dea menilai dengan begitu bisa memungkinkan adanya pembatasan masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode.
"Ini adalah pilihan paling adil, dan nantinya tidak hanya Pak Jokowi, tetapi Pak SBY bisa ikut berlaga kembali. Begitu juga Pak JK bisa ikut berkompetisi sebagai kandidat calon wakil presiden melalui mekanisme pemilu yang jujur, adil, dan transparan pada tahun 2024," kata Dea Tunggaesti.
Lebih lanjut, Dea menjelaskan tentunya dengan didasari amandemen konstitusi yang memperbolehkan kembali berlaga di Pemilu 2024.
"Namun, tentunya hal tersebut harus didasari oleh amendemen konstitusi yang memperbolehkan Pak Jokowi berlaga kembali pada Pemilu 2024," ujar Dea Tunggaesti.
Pernyataan tersebut disorot Rachland Nashidik, menurutnya tak perlu menyeret nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Rachland menegaskan bahwa SBY meyakini kekuasaan harus dibatasi bukan malah ditambah. Sejak masih berkuasa, SBY dengan tegas menolak presiden tiga periode.
"Tidak usah bawa-bawa Pak SBY, seolah-olah beliau sama berkepentingan. Pak SBY meyakini kekuasaan harus dibatasi, bukan malah ditambahi. Sejak masih berkuasa, Pak SBY sudah menolak ide Presiden 3 periode. Patuhi konstitusi," kata Rachland Nashidik, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @rachlannashidik.
Diketahui, Sekjen PSI, Dea Tunggaesti menyatakan PSI menolak adanya penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"PSI tidak bisa menerima usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Idealnya pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota) tetap terlaksana pada 14 Februari 2024," kata Dea Tunggaesti, di Jakarta, Rabu, 2 Maret 2022, dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari Antara.
Dea menyampaikan bahwa usai Pilpres, idealnya tentu diikuti pelaksanaan Pilkada serentak pada November 2024, seperti yang telah disepakati antara DPR, Pemerintah, dan KPU.
Baca Juga: Bansos PKH 2022 Cair Lagi, Ini Cara Cek Penerima Online via HP di cekbansos.kemensos.go.id
Alasan perpanjangan masa jabatan presiden, karena situasi pandemi dan pemulihan ekonomi, menurutnya alasan yang dirasa tidak urgen.
"Faktanya pernah menyelenggarakan pilkada dengan damai dan sukses di tengah puncak pandemi di akhir tahun 2020," kata Dea Tunggaesti.***