PR DEPOK – Saat ini, salah satu investor ibu kota negara (IKN) baru asal Jepang, Softbank, mundur dari keikutsertaannya.
Dalam hal Softbank sebagai investor IKN yang mundur, Refly Harun selaku pengamat politik menduga disebabkan oleh gonjang-ganjing politik dalam negeri.
“Softbank ternyata mengundurkan diri ya dari proyek IKN, saya tidak tahu kenapa Softbank mundur, pasti di-frontliner-nya biasanya yang baik-baik saja,
"Tapi kalau boleh menduga, tentu mereka sebagai investor mengikuti betul ya gonjang-ganjing politik di Indonesia,” ujar Refly Harun, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari YouTube pribadinya, 13 Maret 2022.
Baca Juga: Waspada Penyadapan WhatsApp, Begini Cara Mencegah agar Tidak Diretas
Adapun gonjang-ganjing politik yang menyebabkan Softbank mundur sebagai investor IKN, menurut Refly Harun adalah perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan penundaan Pemilu 2024.
“Termasuk soal isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi,” ujar Refly Harun.
Alasannya menurut Refly Harun, Softbank melihat adanya prospek yang berkelanjutan dari IKN baru.
“Why ada kaitannya ke sana, analisisnya sederhana, kalau sebuah atau investor ya ingin menggelontorkan dananya di sebuah proyek multiyears maka one thing for sure, dia harus mendapatkan jaminan bahwa proyek tersebut sustainable, akan berkelanjutan,”
“Nah hanya persoalannya sepertinya ya Softbank tidak terlalu yakin proyek ini akan sustainable akan berkelanjutan untuk alasan dua hal,” ujar Refly Harun.
Refly Harun pun menduga Softbank memiliki dua alasan yang menjadi pertimbangan mundur dari investor IKN.
Baca Juga: Jadwal Film di Bioskop Trans TV Malam Ini 13 Maret 2022: Saksikan London Has Fallen dan The Commuter
“Pertama, kemampuan Presiden Jokowi sendiri dalam merealisasikan proyek ini, yang kedua sampai masa jabatannya berakhir,” ujar Refly Harun.
Selanjutnya, Refly Harun menduga bahwa Softbank merasa jika presiden yang selanjutnya belum tentu setuju dengan IKN baru, sehingga pihaknya mundur dari investor.
“Kedua, komitmen pemerintahan yang baru atau presiden yang baru untuk tetap melanjutkan proyek ini atau tetap melanjutkan rencana pindah ibu kota, jangan-jangan presiden yang baru nanti mengatakan tidak perlu pindah ibu kota,
“Apalagi presiden baru itu dari rezim yang berbeda maka sangat mungkin justru mereka punya pandangan yang berbeda dengan pandangan Presiden Jokowi saat ini yang notabene sesungguhnya banyak dikritik oleh masyarakat,” ujar Refly Harun.***