PR DEPOK - Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menanggapi pernyataan Jubir Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut tidak bisa membuka big data ke publik soal mayoritas masyarakat Indonesia ingin Pemilu 2024 ditunda sesuai klaimnya.
Fadli Zon mengaku heran dan mempertanyakan alasan big data yang diklaim Luhut tidak bisa dibuka ke publik.
Dia pun menegaskan big data yang disebut Luhut soal rakyat Indonesia mendukung Pemilu 2024 ditunda harus dipertanggungjawabkan.
Pernyataan itu disampaikan Fadli Zon melalui akun Twitter pribadinya @fadlizon.
"Kenapa data big datanya tak bisa dibuka ke publik? Harus ada pertanggungjawaban kepada masyarakat atas klaim 110 juta itu," ujar Fadli Zon seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Lebih lanjut, Fadli Zon memperingatkan agar Luhut tidak menghalalkan segala cara untuk melawan konstitusi.
Baca Juga: Gempa Magnitudo 5,5 Guncang Sukabumi, Terasa hingga Jakarta dan Bandung
"Jangan halalkan segala cara untuk melawan konstitusi," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim memiliki data yang berisi dukungan rakyat Indonesia terhadap penundaan Pemilu 2024.
Pernyataan itu disampaikan Luhut dalam podcast di kanal YouTube Deddy Corbuzier.
"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," ujar Luhut.
Luhut menjelaskan masyarakat kelas menengah ke bawah cenderung menginginkan kondisi sosial politik yang tenang, tidak gaduh, dan mementingkan peningkatan kondisi ekonomi.
"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan Kampret-lah, Cebong-lah, Kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," ujarnya.
Berdasarkan data tersebut, Luhut mengatakan rakyat mengkritisi dana Rp100 triliun lebih yang dihabiskan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Baca Juga: Zalnando Mengaku Nyaman Bermain di Bek dan Sebagai Sayap Persib
"Sekarang lagi gini-gini, katanya, kita coba tangkap dari publik (dari data-data tersebut), ya itu bilang kita mau habisin Rp 100 triliun lebih untuk milih, ini keadaan begini, ngapain sih, ya untuk pemilihan presiden dan pilkada, kan serentak," ujarnya.***