PR DEPOK – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bisa menjadi kesempatan untuk menelurkan pemimpin masa depan Indonesia dengan komitmen digitalisasi Indonesia.
Menkominfo kemudian menyerukan digitalisasi Pemilu 2024 dengan melakukan pemungutan suara secara online atau e-voting.
Pernyataan ini diungkapkan Menkominfo dalam Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu untuk Digitalisasi Indonesia.
“Pengadopsian teknologi digital dalam giat pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu,” kata Menkominfo dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari situs resmi Kominfo pada Rabu, 23 Maret 2022.
Menkominfo Johnny kemudian mengambil contoh dari Estonia yang menjadi salah satu negara terdepan di dunia karena mampu menerapkan pemungutan suara secara online atau e-voting.
Estonia disebut telah melakukan e-voting sejak 2005 dan kini sudah mempunyai sistem Pemilu digital pada tingkat kota, negara, dan Uni Eropa.
“Melalui pemungutan suara online yang bebas, adil dan aman, serta melalui sistem e-vote atau internet voting. Estonia telah melaksanakannya sejak tahun 2005 dan ini telah memiliki sistem pemilihan umum digital di tingkat kota, negara dan di tingkat Uni Eropa yang telah digunakan oleh 46,7 persen penduduk. Jadi bukan baru, termasuk KPU ini sudah lama juga menyiapkannya,” tutur Menkominfo Johnny.
Lebih lanjut, Menkominfo juga menyebut bahwa India juga tenga berada dalam tahapan digitalisasi Pemilu.
India disebut Menkominfo telah menjalin kerja sama dengan salah satu perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi blockchain.
“Saat ini India is now using it! India sedang menggunakan blockchain untuk mendukung voting jarak jauh dalam pemilihan umum (televoting). Diharapkan dapat direalisasi dalam pemilihan umum India tahun 2024 mendatang, sama seperti kita. Jadi kalau kita melakukan benchmark dan studi tukar informasi dan pengetahuan, serta pengalaman bisa dilakukan bersama mereka,” katanya.
Berdasarkan data dari International Institute for Democracy dan Electoral Assistance, Menkominfo menyebut bahwa e-voting sudah dilaksanakan di 34 negara di dunia dalam berbagai bentuk dan tingkatan.
Penyelenggaraan e-voting melibatkan badan manajemen pemilu atau electoral management aboard di tingkat nasional atau sub-nasional layaknya pemilihan anggota legislatif daerah.
Baca Juga: Rusia Siap Pakai Senjata Nuklir Serang Ukraina, AS Mulai Siaga Setiap Hari
“Pada saat menyusun kodifikasi undang-undang dulu, saya melakukan kunjungan kerja termasuk ke Jerman dan mendiskusikan dengan Badan Pemilihan Umum. Saya menjadi anggota DPR waktu itu. Sekarang menjadi acuan landasan pemilihan umum, karena undang-undangnya belum diganti atau belum diamandemen dan belum direvisi,” jelasnya.
Terakhir, Menkominfo menegaskan bahwa hal terpenting yang juga harus diperhatikan yakni kesiapan masyarakat dalam menjaga tingkat kepercayaan dalam segala tahapan Pemilu termasuk ketika verifikasi dan re-verifikasi data.
“Ini yang perlu kita perhatikan betul-betul dan tren digitalisasi pemilu pun dapat dilihat dari ragam visi dan pengadopsiannya dalam tahapan pemungutan suara di beberapa negara di dunia,” ujarnya.***