PR DEPOK - Pertamina telah memutuskan bakal menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp12.500 mulai 1 April 2022 pukul 00.00 waktu setempat.
Menurut kabar, harga Pertamax ini alami kenaikan sebesar Rp3.500 dari sebelumnya seharga Rp9.000 per liter.
Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp12.500 per liter mulai 1 April 2022 ini terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bali.
Vice President Corporate Communications Pertamina, Fajriyah Usman memberikan keterangan terkait kenaikan harga Pertamax tersebut.
Baca Juga: Resmi Naik, Harga Pertamax Bakal Jadi Rp12.500 per Liter Mulai 1 April 2022
Fajriyah menyebut kenaikan harga BBM nonsubsidi ini untuk mengurangi beban perseroan yang tertekan akibat harga minyak dunia yang telah bertengger di atas 100 dolar AS per barel.
Kendati demikian, kata Fajriyah, kenaikan harga Pertamax menjadi Rp12.500 ini masih berada jauh di bawah nilai keekonomian.
"Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri ESDM Nomor 62 K/12/MEM/2020," ucapnya, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Baca Juga: Cara Cek Penerima Bansos PKH 2022 Online Lewat Link cekbansos.kemensos.go.id
Sebagai informasi, Keputusan Menteri ESDM tersebut berisi tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui SPBU.
Kenaikan harga Pertamax per 1 April 2022 ini pun tidak hanya akan terjadi di NTT, NTB, dan Bali. Ternyata, sejumlah wilayah di Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua pun sama.
Akan tetapi, kenaikan harga di sejumlah wilayah di atas berbeda dari NTT, NTB, dan Bali yakni sebesar Rp3.550 dan bakal menjadi Rp12.750 per liter.
Baca Juga: Cara Cek Bansos BPNT 2022 Lewat Link cekbansos.kemensos.go.id
"Pertamina selalu mempertimbangkan daya beli masyarakat," ucap Pejabat Sementara Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting.
"Harga Pertamax ini tetap lebih kompetitif di pasar atau dibandingkan harga BBM sejenis dari operator SPBU lainnya. Ini pun baru dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak 2019," tuturnya.***