Jokowi Buka Suara Soal Dukungan 3 Periode: Sudah Sering Dengar, Tetap Harus Taat Konstitusi

1 April 2022, 07:15 WIB
Presiden RI, Joko Widodo. /Dok Sekretariat Kabinet

PR DEPOK - Presiden Jokowi menanggapi sikap Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang menginginkannya untuk menjabat selama 3 periode.

Terkait hal ini, Jokowi mengaku sering mendengar dukungan 3 periode dari masyarakat.

Namun, Jokowi kembali menegaskan aspirasi seperti itu melanggar konstitusi.

Baca Juga: Daftar Harga BBM Pertamax dan Pertalite Terbaru Dalam dan Luar Jawa yang Berlaku Mulai 1 April 2022

"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi," ujar
Jokowi seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari laman Sekretariat Presiden.

Sebelumnya, sejumlah kepala desa meneriakkan jargon Jokowi 3 periode pada Silaturahmi Nasional Desa 2022. Seruan itu mereka sampaikan di depan Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan.

Ketua Umum APDESI versi Surtawijaya mengatakan pihaknya mendukung Jokowi melanjutkan jabatannya karena semua tuntutan mereka telah dikabulkan.

Baca Juga: Bansos PBI 2022 Cair Lagi Mulai Hari Ini? Simak Cara Mencairkan dan Cek Penerima lewat Link Berikut Ini

Apdesi berencana mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi 3 periode usai Idulfitri.

"Habis lebaran kami deklarasi (perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode)" kata Surta di Istora Senayan, Jakarta, Selasa pada 29 Maret 2022.

Surta menilai Presiden Jokowi memberi perhatian yang penuh kepada para kepala desa selama ini.

Baca Juga: Link Live Streaming Liverpool vs Watford di Liga Inggris Sabtu, 2 April 2022 Pukul 18.30 WIB

“Beliau peduli sama kita. Itulah harapan kita, siapa tahu ke depan semua lebih baik. Teman-teman sepakat tadi, 3 periode, lanjutkan,” ujarnya.

Dalam beberapa waktu terakhir, turut muncul wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 yang dihembuskan beberapa ketua umum partai politik. Salah satu pimpinan partai yang mengusung wacana penundaan Pemilu 2024 adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Muhaimin, yang juga Wakil Ketua DPR, mengusulkan Pemilu 2024 ditunda setelah mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi.***

Editor: Ahlaqul Karima Yawan

Sumber: Sekretariat Presiden

Tags

Terkini

Terpopuler