PR DEPOK - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dikabarkan mengalami kendala saat melakukan safari politik di beberapa daerah.
Safari politik itu dilakukan Anies Baswedan dalam menjalani persiapan Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024) mendatang.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem Johnny G Plate akhirnya memberikan penjelasan terkait kendala safari politik yang dialami Anies Baswedan tersebut.
Baca Juga: Presiden Tunjuk Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI, Berikut Tanggapan Anies Baswedan
Dalam keterangannya, Johnny G Plate memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar bisa membantu kelancaran proses demokrasi di Indonesia.
Sebab menurutnya safari politik yang dilakukan Anies Baswedan juga merupakan bagian dari kepentingan demokrasi.
"Tentu ini kan demokrasi ya. Untuk kepentingan demokrasi tentunya pemerintah daerah perlu juga membantu untuk kelancaran program peningkatan kualitas demokrasi Indonesia," kata Johnny G Plate di Kompleks Istana Kepresidenan seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada Kamis, 1 Desember 2022.
Baca Juga: Cek Nama Penerima BLT BBM dan BPNT Desember 2022 Online Lewat HP
Pernyataan itu disampaikan olehnya saat hendak menghadiri acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Daftar ALokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023.
Dengan adanya kendala yang dialami Anies Baswedan, Johnny G Plate sebagai Sekjen NasDem berharap pemerintah daerah dapat membuka pintu komunikasi antara masyarakat dengan para tokoh dan pihak-pihak lainnya.
Hal tersebut tentunya juga dilakukan seiring dengan aturan yang ada dan berlaku. Dia juga berharap peristiwa yang terjadi belakangan ini menjadi contoh agar proses demokrasi bisa lebih baik lagi ke depannya.
Baca Juga: Lawan Kosta Rika, Sejauh Mana Peluang Jerman Lolos 16 Besar Piala Dunia 2022? Begini Kemungkinannya
Dalam kasus safari politik yang dialami Anies Baswedan, di daerah Aceh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mencabut izin tempat penyelenggaraan acara.
Kemudian di Riau, tempat penyelenggara acara safari politik terpaksa dipindahkan karena akan digunakan oleh pemerintah daerah di waktu yang sama.***