PR DEPOK - Masyarakat Indonesia dengan usia 26 tahun hingga 40 tahun ternyata memiliki persepsi kurang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Berikut hasil temuan dari Lembaga Indikator Politik.
Selama satu tahun belakangan ini, terdapat beberapa kebijakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap persepsi masyarakat terkait kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Salah satu yang memberikan kehebohan di tengah-tengah masyarakat adalah hilangnya komoditas minyak goreng di pasar-pasar tradisional hingga supermarket.
Sejak Januari 2022, Jokowi meminta kepada Menteri Perdagangan untuk menstabilkan harga minyak goreng yang dijual di pasaran.
Pernyataan ini kemudian direspons oleh Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi kala itu, dengan mengeluarkan kebijakan minyak goreng satu harga.
Namun beberapa hari kemudian diubah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 tahun 2022 yang mengatur harga eceran tertinggi minyak goreng baik curah (Rp11.500), kemasan sedang (Rp13.500), dan kemasan premium (Rp14.000) pada tanggal 26 Januari 2022.
Respon pasar terhadap kebijakan tersebut ternyata tidak begitu bagus, terbukti dengan menghilangnya minyak goreng di pasaran.
Pada Maret 2022, Menteri Perdagangan kemudian melakukan perubahan dengan mengeluarkan Permendag baru Nomor 11 tahun 2022 yang menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng curah sebesar Rp14.000 dan kemasan sedang sebesar Rp15.500.
Baca Juga: Tok! Jokowi Umumkan PPKM di Indonesia Berakhir Hari Ini
Namun kebijakan ini kemudian masih tidak dapat menjawab kelangkaan minyak goreng di pasaran. Satu bulan kemudian, giliran para petani sawit yang terkena imbas dari kebijakan pemerintah.
Pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang menyebabkan jatuhnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit petani.
Banyak petani sawit kecil yang tidak bisa menjual TBS mereka ke pabrik-pabrik, karena penuhnya stok CPO akibat kebijakan larangan ekspor.
Beberapa kebijakan ini mungkin menjadi salah satu penyebab turunnya persepsi masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan terhadap kinerja pemerintah terutama Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Sudah Umumkan Pencalonan, Survei Tunjukkan Donald Trump Diungguli Kandidat Presiden Lain
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Indikator Politik Indonesia, menemukan terdapat penurunan persepsi tren kinerja Jokowi pada Desember 2022, dibanding tren persepsi masyarakat bulan Januari pada tahun yang sama.
Pada awal tahun, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi mencapai 75,3 persen dan pada akhir tahun menurun menjadi 71,3 persen.
Masih berdasarkan hasil survei tersebut, alasan ketidakpuasan terhadap kinerja Jokowi terbesar adalah ketidakmampuan pemerintah untuk menurunkan harga-harga kebutuhan pokok, terdapat 27,2 persen sample menjawab kurang puas.
Lalu poin kedua, sebanyak 26,9 persen menyatakan tidak puas karena program bantuan pemerintah tidak merata di masyarakat.
Baca Juga: Hari Gerakan Sejuta Pohon 10 Januari 2023, Simak 4 Rekomendasi Jenis Pohon untuk DItanam
Poin ketiga yaitu sebanyak 7,5 persen sample menjawab pemerintah kurang berpihak kepada masyarakat kecil.
Namun secara umum, masyarakat yang menjadi sampel survei ini menjawab cukup puas dengan kinerja Jokowi sebanyak 58,5 persen, sedangkan sampel yang menjawab kurang puas, dan tidak puas sama sekali adalah sebanyak 27,1 persen.
Temuan berdasarkan demografi, sampel dengan usia 26 – 40 tahun memiliki proporsi terbesar yang menyatakan kurang puas terhadap kinerja Presiden, yaitu mencapai 34,2 persen.
Sedangkan berdasarkan kelompok pekerjaan, ibu rumah tangga menjadi kelompok tertinggi yang merasa kurang puas dengan kinerja Presiden, yaitu 34,7 persen.
Baca Juga: Ferdy Sambo Gugat Jokowi dan Kapolri ke Pengadilan, Polri Langsung Beri Tanggapan
Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 6 Desember 2022 dan dirilis pada tanggal 4 Januari 2023.
Sedangkan jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 1.220 orang dari berbagai kelompok demografi seperti gender, usia, pendidikan, etnis, provinsi, desa, dan kota, juga beberapa indikator lainnya.
Selain mengukur kinerja pemerintahan, survei ini juga berfokus pada tren persepsi keterpilihan tokoh-tokoh yang mungkin layak menjadi calon Presiden serta partai-partai politik yang akan bertarung pada Pemilu 2024 nanti.***