PR DEPOK - Salah satu program andalan pemerintah RI dalam mengatasi kemiskinan di tengah masyarakat adalah program Bantuan Sosial (bansos).
Setidaknya ada 7 jenis Bansos 2023 yang populer di telinga masyarakat yaitu Program Keluarga Harapan, Program Kartu Sembako, Kartu Prakerja, BLT, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta PIP Kemenag.
Lazimnya, program bansos tersebut disalurkan oleh pemerintah RI melalui Kementerian Sosial (Kemensos RI).
Baca Juga: Kartu Prakerja Gelombang 50 Dibuka Kapan? Lihat Estimasi Jadwal dan Persyaratan di Sini
Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bansos beras dalam program KPM dan PKH 2020-2021 di Kemensos RI telah merugikan negara sekitar ratusan miliar.
"Sejauh ini kerugian keuangan negara diperkirakan ratusan miliar terkait dengan perkara ini," kata Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri dikutip oleh PikiranRakyat.Depok.com dari ANTARA, Jumat, 17 Maret 2023.
Ali mengatakan bahwa nominal kerugian negara harus dihitung bersama instansi negara yang punya wewenang, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta akuntansi forensik di internal KPK.
Baca Juga: Lirik Lagu Set Me Free Pt 2 - Jimin BTS dengan Terjemahan Bahasa Indonesia
Penyidikan KPK terhadap tindak pidana korupsi dalam penyaluran bansos beras untuk KPM Program Keluarga Harapan 2020-2021 di Kemensos RI telah dimulai.
Bahkan, KPK sudah memeriksa belasan saksi yang terdiri dari distributor penyaluran bansos hingga koordinator dan pendamping PKH.
Ketika proses penyidikan selesai dengan alat bukti yang cukup kuat, maka pihak yang terlibat dalam tipikor akan ditetapkan sebagai tersangka dan kronologi akan dipaparkan kepada publik.
Baca Juga: BIG MATCH BRI LIGA 1: PSM Makassar vs Bhayangkara FC Sore Ini, Duel Tim Papan Atas
Ali mengajak masyarakat untuk memonitor jalannya proses penyidikan dan memberikan informasi yang relevan dengan kasus korupsi bansos ini.
Ia juga menegaskan bahwa proses penyidikan ini berlangsung berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.***