PR DEPOK - Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengomentari pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang mengaku akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Saya tak paham Jokowi belajar dari mana ilmu ini, dia salah kaprah tugasnya sebagai kepala negara urus rakyat dalam negara bukan sibuk urus capres dan cawapres," kata Jerry dalam pesan tertulis yang diterima PikiranRakyat-Depok.com pada Rabu, 31 Mei 2023.
"Saya mau tanya di UU mana dan pasal berapa ada ayatnya?" ujarnya melanjutkan.
Menurutnya, negara harus netral karena ini akan merusak kredibilitas, dan independensi Pemilu.
Baca Juga: KJP Plus Tahap 1 Sudah Cair, Simak Syarat dan Segera Cek Status di Sini
"Tapi ini dirinya (Jokowi) sudah frontal terang-terangan. Nah ini bahaya bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) pasti tidak akan netral," ujar dia.
Pengamat politik ini pun mengatakan, mestinya Presiden Jokowi berjiwa negarawan alias netral. Kalau Jokowi tetap ingin cawe-cawe, lebih baik orang nomor satu di Indonesia itu mundur dari jabatannya sebagai presiden.
"Jokowi ini mau bikin bagus negara dan memperbaikinya atau hanya merusak sistem demokrasi dan konstitusinya? Lanjutkan saja gaya cawe-cawe politiknya tapi dia harus mundur dari jabatannya," kata dia.
Sebelumnya, hal senada juga disampaikan politisi Partai Demokrat, Benny K Harman. Ia mengatakan bahwa Jokowi harus netral dan tak boleh cawe-cawe dalam Pemilu 2024.
"Luar biasa! Coba kita bayangkan apa yang bakal terjadi jika Ketua MK, Ketua MA, Panglima TNI, Jaksa Agung, Ketua KPK, Kepala BIN, dan Kapolri juga dengan menggunakan alasan yang sama ikut cawe-cawe dalam memenangkan Capres-Cawapres tertentu dalam Pemilu 2024? Itukah maksudnya? #RakyatMonitor#" tulis Benny dari Twitter @BennyHarmanID.
Kemudian ada anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Hinca Pandjaitan yang menegaskan sikap cawe-cawe secara psikologis tentu akan mempengaruhi independensi kerja-kerja lembaga yang akan terlibat dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
"Distraksi tak langsung itu hanya membuat posisi para calon presiden yang akan berkontestasi tidak pada baris yang sejajar di garis start," kata @hincapandjaitan.
Begitu juga dalam kasus Presiden yang sebagai kader partai, tapi harus diingat bahwa Jokowi juga seorang negarawan. Mengingat, Jokowi masih menjadi kader PDIP.
"Bijaklah pak, jika anda ingin dikenang sebagai seorang presiden, bukan petugas partai," ujarnya.***