PR DEPOK - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, memiliki keyakinan bahwa salah satu kunci kesuksesan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah memastikan akses pembiayaan yang mudah.
Menurut Teten, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) harus bersikap proaktif dalam memberikan bantuan pembiayaan. Lebih lanjut, pendekatan pembiayaan yang bergantung pada jaminan agunan dinilai sudah tidak relevan lagi bagi pelaku UMKM.
Dikatakan, Teten pada acara pembukaan program "Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Bidang UMKM" di Klaten, Jawa Tengah, pada hari Selasa, bahwa dalam konteks internasional, pendekatan ini sudah tidak lagi digunakan.
Mereka telah mengadopsi skema penilaian kredit (credit scoring) untuk menentukan kelayakan UMKM dalam memperoleh pembiayaan. UMKM tidak memiliki aset, namun harus memiliki agunan saat meminjam uang dari bank.
Baca Juga: 5 Lokasi Tahu Tek Terenak di Situbondo yang Harganya Murah, Ini Alamat dan Jam Bukanya
"Cara ini sudah tidak lagi dipakai di luar negeri. Mereka sudah menggunakan skema kredit scoring untuk menilai UMKM layak atau tidak meraih pembiayaan. UMKM itu tidak punya aset, tapi pinjam uang ke bank harus punya agunan," ujar Teten dalam pembukaan program "Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Bidang KUMKM, di Klaten, Jawa Tengah, dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara, Selasa.
Teten mengungkapkan bahwa target Presiden Joko Widodo agar UMKM memperoleh 30 persen kredit perbankan pada tahun 2024 dapat tercapai jika ada perubahan signifikan dalam kebijakan persyaratan pinjaman.
Selain itu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selalu berupaya untuk memastikan bahwa UMKM dapat dengan mudah memperoleh akses pembiayaan. Salah satu upayanya adalah melalui konsolidasi petani-petani kecil dengan lahan terbatas melalui koperasi.
Koperasi-koperasi ini bertindak sebagai offtaker atau pemasok untuk industri atau pasar, berfungsi untuk menghubungkan petani-petani tersebut dengan sektor pembiayaan seperti perbankan.
Baca Juga: 5 Tempat Makan Sate Recommended di Bandung Raya, Rasanya Bikin Nagih Banget!
Dijelaskan Teten, bAHWA salah satunya terjadi di Ciwidey, dimana perbankan sudah terlibat dalam pembiayaan melalui koperasi yang bertindak sebagai offtaker. Bank-bank tertarik untuk terlibat jika potensi kredit macet atau non-performing loan (NPL) rendah.
"Termasuk yang ada di Ciwidey, perbankan sudah masuk ke pembiayaan dengan koperasi yang menjadi offtaker. Karena bagaimanapun bank mau masuk kalau potensi rasio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL)-nya kecil," kata Teten.
Menurut Teten, mempermudah akses pembiayaan akan mendorong pertumbuhan UMKM, sehingga mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan di berbagai daerah.
Saat ini, UMKM menyumbang 99 persen dalam perekonomian Indonesia, sedangkan korporasi atau konglomerasi hanya menyumbang 0,01 persen. Namun, kredit perbankan yang disediakan untuk pengusaha mikro baru mencapai sekitar 21 persen.
Baca Juga: Ngidam Rawon? Ini 6 Tempat Rawon Terenak di Probolinggo yang Wajib Dicoba, Cek Alamatnya
Dikatakan Teten, bahwa UMKM kita memberikan kontribusi sebesar 97 persen dalam penciptaan lapangan kerja secara nasional, dan mereka memiliki ketahanan yang luar biasa.
Kini saatnya kita memperkuat UMKM, tidak hanya menganggap mereka sebagai pahlawan penyelamat di masa krisis atau tulang punggung ekonomi, tetapi melupakan mereka saat kondisi ekonomi membaik. Oleh karena itu, akses pembiayaan dan kemudahan usaha harus terus diperhatikan," tegas Teten.
"UMKM kita menyediakan lapangan kerja 97 persen nasional dan punya resiliensi yang luar biasa, sekarang tinggal kita perkuat UMKM kita, jangan ketika krisis sebagai pahlawan, sebagai penyelamat, sebagai tulang punggung, ketika keadaan ekonomi pulih UMKM dilupakan lagi. Oleh karena itu akses ke pembiayaan, kemudahan usaha harus terus kita berikan pada mereka," kata Teten.
Baca Juga: Catat! 5 Mie Ayam di Mataram Paling Enak dan Kenyal, Cus Cobain!
Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin beragam, kebijakan yang progresif dan inovatif dalam hal pembiayaan dapat menjadi penentu bagi kesuksesan UMKM.
Dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta dukungan dari sektor perbankan dan pemerintah, diharapkan UMKM dapat terus berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menghasilkan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.***