PR DEPOK - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana menyebut bahwa Anies Baswedan akan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus korupsi Formula E.
Kata dia, kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan dan bukan hanya dirinya saja yang berbicara tapi sudah banyak yang menyatakannya.
"Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, misalnya, dalam beberapa podcast sudah menyatakan, pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas Istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024," kata dia dari Twitter @dennyindrayana yang dikutip PikiranRakyat-Depok.com pada Rabu, 21 Juni 2023.
Baca Juga: BPNT Juni 2023 Akhirnya Cair, Nama KPM yang Terdaftar di Link Ini Dapat BLT Rp400.000
Menurutnya, status hukum itu sebagai upaya menjegal Anies Baswedan maju capres dalam Pilpres 2024. Bahkan, KPK sudah melakukan ekspose kasus Formula E hingga 19 kali untuk mentersangkakan Anies Baswedan.
Maka, kata dia, makin terbaca mengapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) satu tahun.
"Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi dan merangkul kawan-koalisi sesuai pesanan kuasa status quo," katanya.
Baca Juga: Ini Komentar Presiden Jokowi Setelah Dengar Mimpi SBY
Denny mengaku bahwa dirinya tak terkejut akan permainan Presiden Jokowi ini, karena ia menuding Presiden Jokowi menggunakan sembilan strategi sepuluh sempurna. Apa saja?
Pertama, Presiden Jokowi dan lingkarannya sudah mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan Presiden.
Kedua, masih di tahap awal, ia mengatakan segaris dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari dua periode.
Baca Juga: Mengenal Game Roleplay yang Sedang Viral di Tiktok, Begini Penjelasannya
"(strategi) ketiga adalah menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik," ujarnya.
Kemudian, yang keempat, Jokowi menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai political bargaining yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi pilpres.
Selain itu, kelima, jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka dia beresiko dicopot dari posisinya.
Baca Juga: Cara Cek Penerima Bansos 2023 Secara Online, Cukup Siapkan KTP
Keenam, Denny meyakini Jokowi telah menyiapkan komposisi hakim MK untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil Pilpres 2024.
Ketujuh, kata dia, tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, Jokowi juga disebutnya memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto.
Kemudian yang kedelapan, menurutnya, sudah menjadi rahasia umum jika Jokowi membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Cancer, Leo, dan Virgo Kamis, 22 Juni 2023: Cancer Dapat Sumber Penghasilan Baru!
Lalu kesembilan, Jokowi disebut mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Terakhir, Denny mengatakan Jokowi berbohong kepada publik, sebab berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja para Ketum Parpol, bukan urusan Presiden. Namun, ternyata belakangan ini Jokowi mengakui akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024.
Pakar Hukum Tata Negara ini pun berharap Presiden Jokowi menghentikan cawe-cawenya, apalagi untuk menjegal Anies Baswedan dan menjadikannya tersangka di KPK.
Informasi ini membuat Denny menduga bahwa Jokowi sebenarnya ingin menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatannya sebagai seorang presiden.
"Presiden Jokowi justru mengundang ketidakpastian dan kegaduhan, yang ujungnya menunda pemilu, dan memperpanjang masa jabatannya sendiri. Semoga hipotesis saya keliru," ujarnya.
***