PR DEPOK– Didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Yang didirikan pertama kali oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Pada saat ini anggota dari kumpulan negara Asia Tenggara, sudah memiliki 10 anggota negara di Asia Tenggara.
Sekitar di awal 2021, militer Myanmar melakukan kudeta dan mengambil alih pemerintahan seluruh negara, yang dipimpin oleh Tatmadaw militer Myanmar yang menjatuhkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis
Kudeta ini berawal dari hasil pemilu pada 8 November 2020 yang dimenangkan secara telak oleh partai Aung San Suu Kyi. Partai dari perwakilan militer menyatakan tidak menyetujui hasil tersebut yang hanya memenangkan 33 kursi dan semua ini telah diatur.
Akibat dari itu pada 1 Februari pihak militer melakukan kudeta dan menahan ung San Suu Kyi, President Win Myint, dan beberapa pejabat lainnya. Lalu menyatakan seluruh negara Myanmar dalam kondisi darurat dan menunjuk pemerintahan baru yang dipimpin oleh Panglima tertinggi Min Aung Hlaing.
Baca Juga: Rekomendasi 5 Mie Ayam di Sragen, Bisa Makan di Tempat atau Dibawa Pulang
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pada pidato nya di peringatan HUT ke-56 ASEAN di Jakarta menyampaikan bahwa permasalahan di Myanmar masih menjadi tantangan bagi ASEAN dan untuk menyelesaikan hal ini harus ada kemauan politik dari seluruh pihak.
"Kita juga harus menyadari situasi dapat diselesaikan kalau ada kemauan politik di seluruh Myanmar," ucap Presiden Joko Widodo.
Pada hal ASEAN akan terus membantu penyelesaian konflik Myanmar dengan konsensus lima poin (five point consensus). Yang dimaksud dengan konsensus lima poin adalah.
1. Menyerukan penghentian kekerasan
2. Dialog dengan pemangku kepentingan
3. Menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog
4. Mengizinkan utusan ASEAN untuk mengirimkan bantuan kemanusian
5. Mengizinkan utusan ASEAN untuk bertemu para pemangku kepentingan di Myanmar
Presiden Jokowi juga menambahkan bahwa ASEAN adalah kapal besar yang harus terus bergerak maju berlayar dan tidak boleh karam, karena para pemimpin negara ASEAN mempunyai tanggung jawab terhadap ratusan jiwa masyarakat di kawasan.
Permasalahan di Myanmar menurut Presiden Jokowi sangat kompleks dan sulit, hal ini dikarenakan berhubungan erat dengan berbagai pihak stakeholder. Semua harus memiliki kemauan yang sama untuk menyelesaikan masalah.***