PR DEPOK - Pemerintah Indonesia hingga kini masih berusaha untuk menemukan vaksin untuk pandemi Covid-19 yang hingga kini masih merebak di Tanah Air.
Sebelumnya, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir telah menjanjikan vaksin Covid-19 akan disalurkan secara gratis kepada masyarakat.
Kini, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menyebutkan bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19 secara gratis.
Baca Juga: Cegah Penularan Covid-19, Pemprov DKI Larang Restoran Datangkan Artis Terkenal untuk Live Music
Oleh karenanya, sejumlah masyarakat Indonesia diimbau bersiap diri untuk merogoh koceh agar mendapatkan vaksin Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Erick Thohir saat berada di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kamis 27 Agustus 2020.
"Usulan program vaksin itu ada dua. Vaksin bantuan pemerintah dimana melalui anggaran APBN dan menggunakan data BPJS Kesehatan. Bahwa nanti ada istilahnya vaksin gratis secara massal yang diharapkan bisa di awal tahun depan," ujar Erick Thohir seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari PMJ News.
Baca Juga: Usai Janjikan Gratis, Erick Thohir Sebut 15 Juta Orang Bisa Dapat Vaksin Covid-19 Akhir 2020
Lebih lanjut ia menambahkan, terdapat kelompok masyarakat yang diharuskan membayar jika hendak disuntik vaksi Covid-19.
Dijelaskan dia, program tersebut diberi nama yakni vaksinasi mandiri, yang mana pembiayaannya tidak ditangung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kami juga mengusulkan bila memungkinkan untuk masyarakat bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu," katanya.
Mantan pemilik klub Inter Milan itu berasalan, apabila penyaluran vaksin ke masyarakat seluruhnya digratiskan, maka APBN akan jebol. Ditambah, selama ini defisit anggaran negara Indonesia terus melebar.
Baca Juga: Erick Thohir Janjikan Vaksin Covid-19 Gratis
Oleh karena itu, dikatakan Erick Thohir, program vaksinasi bakal direalisasikan dengan dua mekanisme. Hal ini agar menyeimbangkan kebutuhan lain yang juga harus didanai oleh APBN.
"Jadi memang yang terdata di BPJS Kesehatan itu gratis, tetapi dengan tingkat daya beli berapa itu harus mandiri," ujarnya.***