PR DEPOK - Melonjaknya kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta, membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik 'rem darurat' dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo enggan untuk menjalankan penerapan pelaksanaan PSBB total di wilayah pemerintahannya.
Ganjar menegaskan pihaknya tidak akan menirukan kebijakan DKI Jakarta untuk diterapkan di wilayahnya.
Baca Juga: Penyebaran Kian Tak terkendali, Acara Pernikahan Jadi Salah Satu Penyumbang Kasus Positif Covid-19
Politisi PDI perjuangan ini lebih memperhatikan keberlangsungan upaya pemerintah dalam menegakan aturan hukum terkait dengan proses pelaksnaan protokol kesehatan sebagai bentuk usaha dalam pencegahan dan penyebaran Covid-19.
"Penegakan hukum mulai kami lakukan serentak sejak 25 Agustus sampai akhir September nanti, dan tentu bisa diperpanjang masanya kalau diperlukan," kata Ganjar Pranowo seperti dikutip oleh pikiranrakyat-depok.com dari RRI.
Ganjar juga menerangkan, keberlangsungan dalam penegakan hukum terkait protokol kesehatan masih dilakukan.
Baca Juga: Tutup Usia, Berikut Perjalanan Karir Diana Rigg Pemeran Emma Peels dalam Film Game of Thrones
Dirinya juga mengklaim kasus positif Covid-19 di wilayahnya masih dapat dikendalikan.
Adapun daerah Jawa tengah yang masih berstatus zona merah hanya Kota Semarang.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat dengan kembali menerapkan PSBB total seperti awal mula pandemi merebak.
Baca Juga: Covid-19 Kian Tak Terkendali, MUI Imbau Salat Berjamaah di Masjid Ditiadakan
Pemberlakukan kebijakan itu akan dimulai pada Senin, 14 September 2020 mendatang.
Dalam PSBB total nanti, hanya terdapat 11 bidang sektor yang diizinkan untuk beroperasi disertai dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat.
Langkah tersebut diambil oleh Gubernur DKI Jakarta lantaran penyebaran Covid-19 kian tak terkendali.
Baca Juga: Sindir Keras Anies Baswedan, Demokrat: Jika Mau Positif Covid-19 Turun, ga Usah Ada Test Harian
Disaat yang sama, kondisi ini tidak diimbangi dengan kapasitas serta fasilitas kesehatan yang memadai.
Gubernur DKI Jakarta juga menegaskan jika kebijakannya sudah sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo terkait pengendalian kesehatan sebagai faktor yang paling utama dalam melakukan proses pemulihan ekonomi yang ada pada situasi pandemi saat ini.
Anies juga menambahkan jika Presiden Joko Widodo menyatakan dengan tegas tidak ada pemulihan pada ekonomi sebelum kesehatan dapat terkendali dengan baik.***