PR DEPOK - Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belakangan ini kembali menjadi perbincangan banyak pihak, terlebih setelah pria yang menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) membuka aib soal direksi perusahaan minyak plat merah tersebut.
Dalam satu unggahan video di kanal YouTube POIN, Ahok menyebutkan terdapat direksi yang hobi melakukan lobi menteri hingga beberapa komisaris merupakan titipan menteri.
Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengutarakan bahwa beberapa kebijakan direksi Pertamina yang dinilai oleh dirinya tidak masuk akal, apalagi dalam hitungan bisnis.
Baca Juga: Ahok Kesal Pertamina Kerap Hutang hingga Diamkan Investor, Ini Sikap Manajemen
Menurutnya, hal itulah yang menjadi sebab mengapa Pertamina memiliki utang dalam jumlah yang besar.
"Sudah utang 16 miliar dolar AS, tiap orang otaknya pinjem duit terus. Saya sudah kesal ini, pinjem duit terus. Maunya akuisisi terus," kata Ahok dalam satu video yang diunggah di kanal YouTube POIN.
Dalam video itu juga Ahok memberikan saran apabila Kementerian BUMN untuk dibubarkan saja dan digantikan menjadi super holdinng seperti di Singapura.
Sontak pernyataan Ahok tersebut menimbulkan beragam tanggapan dari sejumlah pihak. Salah satunya Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga.
Baca Juga: Bertemu Erick Thohir Usai Bongkar Borok Direksi Pertamina, Ahok: Kritik dan Saran Saya Diterima Baik
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI, Kamis 17 September 2020, Arya Sinulingga menilai Ahok kurang 'ngopi-ngopi' alias bertemu dengan direksi Pertamina perihal kebijakan strategis.
"Kita berharap beliau kenceng ke dalam. Kalau gitu perlu 'ngopi-ngopi' mereka. Mungkin jarang ketemu, jadi komunikasi internal kurang," ucap Arya Sinulingga.
Meski Ahok memiliki kewenangan untuk mengawasi direksi Pertamina secara langsung, namun dikatakan dia segala persoalan tidak perlu diumbar kepada khalayak ramai.
"Soal proyek atau utang itu tidak bisa tanpa ada persetujuan komisaris. Jadi kalau dalam audit ada yang enggak benar bisa diberhentikan kok. Apalagi proyek-proyek strategis di bawah kewenangan komisaris," ujarnya.
Baca Juga: Akui Manfaatkan Agama Islam Demi Raih Popularitas, Daud Kim Putuskan untuk Mundur sebagai Influencer
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pihaknya setiap awal bulan selalu mengadakan rapat khusus dengan Komut dan Direksi Pertamina perihal kebijakan strategis, dan pembahasan segala persoalan.
"Bahkan ada ruang khusus membahas kebijakan-kebijakan strategis. Jadi kita harapkan Pak Ahok bisa berkomunikasi dengan baik, dengan direksi-direksi bila punya masalah ya diselesaikan saja dalam rapat internal," katanya.
Sementara, menanggapi usulan Ahok membubarkan Kementerian BUMN, Airya Sinulingga mengatakan, "Kita di Kementerian melihat bahwa saat ini yang sangat penting ialah bagaimana memastikan antar-BUMN itu bisa saling inline. Artinya, supply chain yang ada itu inline."***