PR DEPOK - Beberapa waktu lalu Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo membuat pernyataan terkait dengan pencopotan dirinya sebagai Panglima TNI pada 2017 lalu.
Pernyataan tersebut diduga merupakan tudingan bahwa alasan pencopotan dirinya disebabkan karena perintah menonton film G30S PKI.
Tudingan yang ia ungkapkan dalam kanal Youtube Hersubeno Arief pada Selasa lalu tersebut dinilai begitu kental dengan nuansa politik.
Baca Juga: Pelaku Pemerkosaan Anak Dihukum Cambuk 169 Kali, Hitungan ke-52 Nyerah karena Kesakitan
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI, pada Kamis 24 September 2020, Sahala selaku Koordinator Mahasiswa Arek Suroboyo (MAS) menilai bahwa pernyataan Gatot itu malah berpotensi timbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
"Bagi kami, Mahasiswa Arek Suroboyo, pernyataan Pak Gatot menjelang 30 September itu sarat dengan muatan provokatif," ucap Sahala, Rabu 23 September 2020.
Menurut mahasiswa asal UPN Veteran tersebut, berdasarkan jejak digital tepat pada hari pergantian Panglima TNI tahun 2017 lalu, Gatot Nurmantyo mengungkapkan bahwa pergantian pucuk pimpinan TNI merupakan sesuatu hal yang wajar.
"Karena beliau juga sudah menjabat selama dua tahun lebih," katanya.
Baca Juga: Jam Iklim Prediksi Usia Bumi Tinggal 7 Tahun Lagi, NASA: Akan Ada Gelombang Panas Ekstrem
Sahala mengungkapkan bahwa dirinya yakin pernyataan Gatot tersebut tidak benar.
Menurutnya sudah jelas bahwa Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan tegas menolak adanya keberadaan paham komunis di Indonesia.
"Kita tahu bersama, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin hingga saat ini menolak tegas paham komunis di Indonesia," ujar Sahala.
Diketahui sebelumnya bahwa Gatot Nurmantyo adalah salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Baca Juga: Klaim Adanya Kebangkitan PKI, Pengamat Intelijen Minta Gatot Buka Data Orang yang Dicurigai
Hal tersebut membuat Sahala menilai, gerakan itu sarat akan agenda politik yang dikhawatirkan berpotensi timbulkan keributan.
"Maka dari itu, kita tegas menolak dan menentang segala bentuk aktivitas dan gerakan politik KAMI di Surabaya dan Jawa Timur. Hal itu akan berpotensi memunculkan kegaduhan, dan saat ini masyarakat juga sedang fokus menghadapi dampak pandemi Covid-19. Jadi untuk apa ada gerakan-gerakan politik lagi?," kata Sahala dengan tegas.
Perihal gerakan tersebut, pihak Sahala mendesak kepolisian untuk melarang semua aktivitas KAMI di Jawa Timur.
"Mendesak aparat Kepolisian agar tidak memberikan izin terhadap setiap aktivitas KAMI di Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur," ujar Sahala.***