PR DEPOK - Menteri sosial Tri Rismaharini atau Mensos Risma dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 mengatakan kesaksiannya terkait bansos beras.
Sebelumnya, bansos beras diduga menjadi alat politik yang digunakan oleh satu Pasangan Calon. Menurut Mensos Risma, penyaluran tersebut merupakan bagian dari kewenangan Badan Pangan Pangan Nasional (Bapanas) dan bukan kewenangan Kemensos.
Pernyataan tersebut dikatakan Mensos Risma usai Hakim Konstitusi mempertanyakan perihal bantuan pangan beras.
Baca Juga: Lirik Lagu Mati Matian dari Mahalini, Masuk Trending YouTube Musik!
“Terkait dengan bantuan pangan beras dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), bukan Kemensos ya,”ujarnya.
Mensos juga mengatakan bahwa semua bantuan sosial tidak disalurkan dalam bentuk barang melainkan dalam bentuk transfer ke rekening penerima manfaat.
“Bahwa bansos di Kementerian Sosial itu, bentuknya cash transfer. Jadi tidak ada dalam bentuk atau natura. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100 persen,”katanya di Gedung Mahkamah Konstitusi RI pada Jumat, 5 April 2024 seperti dikutip dari ANTARA.
Risma menambahkan bahwa selama menjabat sebagai Menteri Sosial, bantuan sosial disalurkan secara tunai langsung ke rekening KPM kecuali untuk kasus-kasus tertentu.
“Kecuali respon kasus, jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas, dan butuh bantuan, dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali, baru kita bentukkan macam-macam, mungkin nanti saya tunjukan fotonya,”ucap Mensos.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dalam keterangannya saat sidang bahwa penyaluran bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) bukan merupakan bagian dari Perlindungan sosial (Perlinsos), melainkan ditujukan untuk penguatan ketahanan dan stabilitas harga pangan.
Baca Juga: Kapan BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp600.000 Cair Bulan April 2024?
Sri Mulyani menjelaskan bahwa tujuan pembentukan Bapanas merupakan cara untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pangan, serta untuk menciptakan kedaulatan dan ketahanan pangan serta kemandirian pangan secara nasional.
Sebelumnya, Tri Rismaharini menjadi salah satu dari keempat Menteri yang dipanggil dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 untuk memberikan keterangannya yang lebih mendalam oleh Hakim terkait permohonan yang diajukan oleh Tim Hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Mahfud.
Selain Risma, Menteri lainnya yang ikut dipanggil diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.***