PR DEPOK – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon mengaku prihatin atas aksi saling serang konflik lama antara Azerbaijan dengan Armenia yang semakin memanas.
Bahkan, terang dia, telah merenggut ratusan orang tewas, dan terluka yang memicu keprihatinan mendalam komunitas global.
"Ya sangat prihatin atas masih bergolaknya aksi saling serang Azerbaijan versus Armenia di Nagorno-Karabakh di Azerbaijan. Saya mendesak kedua pihak segera mematuhi gencatan senjata, terlebih setidaknya sudah sekitar 750 orang tewas sejak 27 September lalu," kata Fadli, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI.
Baca Juga: Bantah Akan Bahas Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, MUI Tegaskan Tak Bawa ke Munas
Fadli mengatakan, kesepakatan gencatan senjata yang disepakati pada 10 dan 18 Oktober lalu tidak efektif.
"Bahkan beberapa jam setelah disepakati, Armenia menyerang Kota Ganja Azerbaijan dan menewaskan 13 warga sipil dan melukai 50 orang lainnya. Ini sungguh sangat disesalkan," ujar Fadli.
Pelanggaran atas kesepakatan gencatan senjata itu, kata Fadli, mengancam masa depan penyelesaian konflik kedua negara yang semakin suram. Terlebih, saat ini dunia tengah dihantam krisis lantaran pandemi Covid-19.
"Azerbaijan dan Armenia harus menahan diri dan berkomitmen penuh terhadap kesepakatan gencatan senjata. Jika tidak, masa depan kedua negara itu ke depan kian suram," ucap dia.
Baca Juga: Ingin Terlihat Berkinerja Baik, Seorang Wanita Masukan Obat Penenang ke dalam Minuman Rekan Kerjanya
Fadli menambahkan, "Mereka harus kembali berdialog dengan jujur berdasarkan hukum internasional dan Resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB.”
Dia juga meminta komunitas-komunitas internasional menekan kedua negara berkonflik itu untuk mematuhi kesepakatan gencatan bersenjata.
"Komunitas internasional terutama PBB harus berperan lebih besar lagi dalam upaya memaksakan gencatan senjata sebagai solusi darurat demi menghentikan korban jiwa. Gencatan senjata adalah kunci untuk meredakan ketegangan. Sangat disayangkan PBB tidak dapat berbuat banyak," katanya.
Sementara itu, Fadli menekankan, urgensi implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 822, 853, 874 dan 884 tahun 1993 serta Resolusi Sidang Umum PBB Nomor A/RES/62/243.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Dijadikan Nama Jalan di UEA, Ferdinand Hutahaean Sentil KAMI
"Resolusi-resolusi DK PBB terkait secara tegas mendesak penarikan secepatnya dan tanpa syarat militer Armenia dari wilayah-wilayah Azerbaijan termasuk Nagorno-Karabakh," ucap Fadli.
Politisi Gerindra ini mendukung penuh peran vital Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) sebagai mediator Azerbaijan-Armenia.
"OSCE sangat vital perannya untuk segera memulai kembali dialog produktif dalam kerangka Proses Minsk. Namun tak kalah pentingnya merevitalisasi peran OSCE. PBB seharusnya berperan di sini," kata Fadli.
Oleh sebab itu, sambung dia, penyelesaian konflik dua negara bekas pecahan Soviet itu harus didasarkan atas sistem internasional berbasis aturan, terutama komitmen terhadap kedaulatan dan integrasi masing-masing.
Baca Juga: MUI Usulkan Fatwa Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Pengamat: Perlu Dasar Argumentatif yang Kuat
"Agresi apapun terhadap kedaulatan dan integritas negara manapun termasuk Azerbaijan adalah tidak bisa diterima dan tidak berdasar," ucapnya mengakhiri.***