PR DEPOK - Peran juru bicara (Jubir) Presiden seharusnya bisa meluruskan berbagai informasi yang simpang siur. Sehingga, para elite negara tidak saling bantah kebijakan yang dikeluarkan serta berbagai isu pun tidak semakin liar.
Hal tersebut dilontarkan oleh pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, Kamis 22 Oktober 2020.
Adi Prayitno melanjutkan, kehadiran jubir yang seharusnya menjadi tumpuan informasi justru lebih sering tampil di media sosial yang terkesan nyinyir sekelas buzzer.
Baca Juga: Diperpanjang hingga November 2020, Berikut Syarat dan Cara Mendaftar Program BLT UMKM Rp2,4 Juta
"Saya kira jubir pemerintah harus bisa meluruskan berbagai informasi yang simpang siur dan dari isu yang kontroversial seperti Covid-19, banyak beda pendapat dan saling bantah. Itu potret komunikasi yang tidak baik," ujarnya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI.
Seharusnya, dikatakan Adi Prayitno, ada komunikasi terpusat untuk bisa memberikan keterangan terkait kebijakan kepada publik sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.
"Kalau seperti ini kan jadi siapa yang harus didengarkan karena satu menteri bisa membantah menteri yang lainnya, bahkan jubir juga membantah. Jadi siapa yang mau dijadikan rujukan," kata Adi Prayitno.
Diketahui, komunikasi publik buruk pun diakui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Bahkan, jajaran Kabinet Indonesia Maju, menurut dia, mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo terkait buruknya komunikasi publik, terutama soal substansi dari UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Demi Anaknya yang Mandul, Wanita 51 Tahun Rela Jadi Ibu Pengganti Kehamilan Cucu Pertamanya
"Komunikasi publik kita sunggung sangat jelek. Untuk itu, hal ini sebuah masukan dari luar. Kita segera berbenah diri untuk menyampaikan dengan baik," kata Moeldoko.
Moeldoko menyatakan bahwa kini pemerintah dihadapkan dengan kecepatan informasi yang banyak tersebar di media sosial sehingga di luar kendali pemerintah.
Namun, mantan Panglima TNI ini berdalih bahwa teguran presiden dan berbagai masukan dari luar akan jadi bahan perbaikan.
Moeldoko menyatakan, pemerintah siap membuka diri dan menerima setiap masukan dari masyarakat.***