PR DEPOK - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengimbau seluruh masyarakat, khususnya umat Islam moderat untuk terus menyadarkan kelompok-kelompok yang ingin menerapkan sistem khilafah di Indonesia.
“Kita harus terus memberikan pengertian yang sewajarnya. Artinya, menyadarkan mereka tentang apa yang sudah dibuat oleh para pendiri bangsa ini, oleh ulama kita terdahulu,” tutur Ma’ruf pada Senin, 9 November 2020 dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Sistem pemerintahan di Indonesia, termasuk Pancasila dan UUD 1945 merupakan hasil kesepakatan dari para pendiri bangsa, sehingga siapa pun yang ingin mengubahnya harus siap menghadapi konsekuensi.
Baca Juga: Terbiasa dengan Gaya Hidup Kotor, Ilmuwan Sebut Jadi Orang India Kebal dengan Covid-19
“Kita harus terus menyadarkan mereka. Kalau tidak, ya mereka boleh berhadapan sendiri dengan sistem kenegaraan yang sudah ada,” katanya.
Ia mengatakan, konsekuensinya nanti mereka akan menerima akibat yang dianggap merusak sistem kenegaraan.
Ma’ruf menyatakan bahwa kelompok yang ingin memasukkan khilafah ke Indonesia adalah orang yang salah memahami tentang sistem pemerintahan dalam ajaran Islam.
Lebih lanjut, ia menambahkan seharusnya khilafah dipahami sebagai sesuatu yang islami.
Baca Juga: Soal Video yang Seret Nama Gisel, Roy Suryo: Bentuk Pipi Beda, Tetap Kedepankan Praduga Tak Bersalah
“Jadi, mereka menganggap bahwa Islam itu khilafah. Padahal, mestinya khilafah itu islami, tapi tidak berarti islami itu khilafah karena bisa saja kerajaan, keamiran, bisa juga berupa republik,” ucap Ma’ruf.
Ia mengungkapkan bahwa meskipun khilafah itu bersifat islami, tidak ada negara Islam yang menerapkan sistem tersebut dalam pemerintahan mereka.
“Bahkan, sekarang khilafah itu tidak ada, ISIS saja yang khilafah itu. Ya karena memang tidak ada negara normal yang menggunakan sistem khilafah, tidak ada. Ada yang tidak normal, ya ISIS itu,” ujarnya.
Selain kesalahpahaman tentang khilafah, ia juga menekankan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia tidak dapat diganti-ganti karena itu merupakan kesepakatan mengikat dari para pendiri bangsa, termasuk para ulama.
Baca Juga: Di Hari Pahlawan 2020 Besok, Pemerintah Berikan Tunjangan Kehormatan kepada 587 Orang Keluarga
“Walaupun negara ini majemuk dari segi agama terutama, juga dari segi etnis tapi bisa berhasil membuat satu kesepakatan tentang dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dan juga menyepakati negara sebagai bentuk kesatuan Republik Indonesia,” kata Ma’ruf.***