Network
PR DEPOK – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengerti situasi yang dialami para calon jemaah haji karena banyak informasi tidak benar yang diterima.
Hal tersebut dinilai meresahkan para calon jemaah, salah satunya adalah bahwa ibadah haji hanya diperuntukkan bagi calon jemaah dengan usia maksimal 50 tahun.
Maka dari itu, Ace meminta Kementerian Agama (Kemenag) RI meluruskan disinformasi yang telah beredar di masyarakat.
Baca Juga: Drakor 'Start-Up' Tengah Jadi Buah Bibir, Warganet Salfok Ada Penampakan Mirip Pocong di Episode 10
“Bahwa yang membuat resah sekarang ini kan di masyarakat ketika haji hanya dibatasi sampai usia 50 tahun yang disamakan dengan umrah (di era pandemi). Masyarakat resah lho pak,” kata Ace pada Senin, 23 November 2020 dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari laman resmi DPR RI.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa hampir 70 persen jemaah haji Indonesia berumur lebih dari 50 tahun.
“Kalau tidak salah, 68 persen calon jamaah haji kita itu semua di atas 50 tahun. Jadi menurut saya Pak Plt. Dirjen (Penyelenggaraan Haji dan Umrah), didamaikanlah supaya jangan sampai masyarakat daftar puluhan tahun akhirnya kemudian dia menjadi down,” ucapnya.
Baca Juga: Kasus Baru Covid-19 DKI Meningkat, Anies Baswedan: Dampak Libur Panjang Akhir Oktober Mulai Terasa
Dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kemenag RI di Gedung Nusantara II, Senayan, ia juga meminta Kemenag RI untuk tidak terburu-buru mengumumkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2021.
Pasalnya, Pemerintah Arab Saudi belum memutuskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 mendatang.
“Saya ingin menanggapi pada rapat kerja yang lalu tentang apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak ada kenaikan untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2021. Sebetulnya itu mazala mubakkiran (terlalu pagi/dini). Itu terlalu pagi untuk disampaikan seperti itu,” ujar politis Partai Golkar tersebut.
Baca Juga: Soal Tolakan dan Hinaan terhadap Habib Rizieq, Buya Yahya: Tujuannya Baik, Jangan Buru-buru Menilai
Menurutnya, seharusnya hal itu dibahas setelah para pemangku kepentingan duduk bersama untuk membedahnya terutama di tengah pandemi.
“Maka konsekuensinya proses pembiayaan pun pasti akan mengalami perubahan-perubahan yang signifikan seperti kapasitas kamar,” tutur Ace.
Ia mengusulkan agar pembahasan tentang BPIH untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji itu dilakukan setelah ada sinyal positif dari pemerintah Arab Saudi.
“Jangan sampai kita sudah menentukan pembahasan Panja dan lain-lain,” katanya.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Kabar Covid-19 Hanyalah Tipuan untuk Menutupi Penyakit Radiasi, Simak Faktanya
Untuk diketahui, pada rapat kerja tersebut, Kemenag RI menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441H/2020M.
Ace menuturkan bahwa laporan tersebut telah diterima oleh Komisi VIII DPR.
“Intinya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak menteri, bahwa kami menerima laporan pertanggung jawaban tersebut,” ujarnya.***
