Network
Beberapa waktu lalu, kata dia, muncul pemberitaan terkait perusahaan sawit yang mengelola puluhan ribu hektare lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua. Hal itu menunjukkan bahwa tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi.
Untuk itu, dia meminta Pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung.
Baca Juga: Deklarasikan Kemerdekaan, Papua Barat Menyatakan Tidak Akan Tunduk kepada Pemerintah Indonesia
"Ini perlu segera dilakukan supaya koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif dan supaya rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang," kata dia.
Politisi PKS itu juga mengatakan, saat ini yang masih diutamakan di Papua adalah pendekatan keamanan. Tak hanya itu, soal kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting.
Lebih lanjut dia menyampaikan, pelibatan warga Papua dalam proses pembangunan juga mutlak dilakukan dan dirinya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI.
Baca Juga: Akhiri Konflik dengan Habib Rizieq, Bima Arya Akhirnya Minta Maaf Usai Didatangi Habib Mahdi
"Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," ucap dia menjelaskan.
Sebelumnya, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa, 1 Desember dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan tinggal di Inggris, sebagai presiden.***
