Network
PR DEPOK - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia tidak menganggap remeh terkait perkembangan terkini di Papua, yakni Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa, 1 Desember.
"Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Kasus penembakan dan serangan terhadap aparat serta masyarakat sipil yang masih terus terjadi, menunjukkan situasi di Papua belum stabil," kata Sukamta seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Menurut Sukamta, perkembangan situasi di Papua tersebut perlu disikapi secara serius oleh pemerintah karena dalam menangani permasalahan Papua yang berlarut-larut, perlu dengan pendekatan yang komprehensif.
Baca Juga: Amandemen UU Dinas Militer Disahkan, Korsel Beri Pengecualian BTS Tunda Wamil hingga Usia 30 Tahun
Dirinya menilai, penanganan terhadap masalah Papua yang selama ini dilakukan Pemerintah Indonesia harus dikoreksi secara sistematis, di tingkat pemerintah pusat ataupun di daerah.
Selain itu, Sukamta mengutip hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyebut masih ada empat akar masalah yang hingga saat ini masih dijumpai di Papua.
"Keempat akar masalah tersebut adalah diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua," ujarnya.
Baca Juga: Ustaz Yahya Waloni Sebut Covid-19 Serang Orang Munafik, FH: Anies Masuk Kategori? Kalo MRS Positif?
Sukamta menambahkan, otonomi khusus (otsus) yang sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.
Beberapa waktu lalu, kata dia, muncul pemberitaan terkait perusahaan sawit yang mengelola puluhan ribu hektare lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua. Hal itu menunjukkan bahwa tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi.
Untuk itu, dia meminta Pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung.
Baca Juga: Deklarasikan Kemerdekaan, Papua Barat Menyatakan Tidak Akan Tunduk kepada Pemerintah Indonesia
"Ini perlu segera dilakukan supaya koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif dan supaya rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang," kata dia.
Politisi PKS itu juga mengatakan, saat ini yang masih diutamakan di Papua adalah pendekatan keamanan. Tak hanya itu, soal kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting.
Lebih lanjut dia menyampaikan, pelibatan warga Papua dalam proses pembangunan juga mutlak dilakukan dan dirinya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI.
Baca Juga: Akhiri Konflik dengan Habib Rizieq, Bima Arya Akhirnya Minta Maaf Usai Didatangi Habib Mahdi
"Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," ucap dia menjelaskan.
Sebelumnya, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa, 1 Desember dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan tinggal di Inggris, sebagai presiden.***
