Network
PR DEPOK – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang tinggal beberapa hari lagi masih membuat resah terkait adanya potensi penyebaran Covid-19.
Pasalnya, saat ini saja terdapat ratusan petugas Pilkada dikonfirmasi positif Covid-19.
Belum lagi, ada beberapa daerah yang masih zona merah dan tetap melaksanakan Pilkada di daerah-daerah itu.
Baca Juga: Menterinya Terjerat Kasus Korupsi, Joko Widodo: Saya Tak Akan Lindungi, Sudah Diingatkan Sejak Awal!
Menanggapi hal ini, politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, seharusnya pemerintah dapat lebih bijak dalam mengatur persoalan Pilkada demi menekan penyebaran virus.
“Menurut saya kita bijak waktu itu kita tunda ya, dengan kita tetap mengedepankan Pilkada sesuai dengan jadwal walaupun sebelumnya sudah sempat ditunda juga itu kan artinya kita tidak memutus mata rantai dari pandemi ini,” kata Fadli Zon seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari kanal YouTube Najwa Shihab.
Fadli menilai, dengan tetap dilaksanakannya Pilkada ini, artinya belum ada keseriusan untuk memutus mata rantai Covid-19 di Indonesia.
Baca Juga: Juliari Peter Batubara Tersangka Korupsi Dana Bansos Covid-19, Said Didu: Ini Pekerjaan Biadab!
“Nah kita nih berarti belum serius mau memutus mata rantai dan memprioritaskan, dan itu sudah terbukti kalau petugasnya saja sudah banyak kena bagaimana nanti apakah akan ganti petugas belum lagi rakyat yang berkerumun,” tutur Fadli Zon.
Dirinya juga mengungkapkan, mestinya dari awal pemerintah memiliki konsistensi pada persoalan Covid-19, di mana prioritas utama adalah memutus mata rantai.
“Jadi menurut saya harusnya kita dari awal itu punya konsistensi memprioritaskan bahwa persoalan Covid-19 ini serius dan kita ingin memutus dulu mata rantainya,” ujar dia.
Baca Juga: Juliari Batubara Tersangka Korupsi Bansos Covid-19, Jokowi Tunjuk Muhadjir Effendy Jabat Pjs Mensos
Lebih lanjut Fadli Zon mengatakan, dengan dilaksanakannya Pilkada ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak benar-benar ingin memutus mata rantai tersebut melainkan memberikan peluang adanya sejumlah klaster baru.
“Malah ini memberi sebuah peluang akan ada klaster-klaster baru gitu ya, dan ini juga menunjukkan bahwa secara politik pengambilan keputusan kita ini tidak memberikan satu keberpihakan untuk menyelesaikan persoalan secara cepat dan tepat,” ujar Fadli Zon.
Sementara itu, politikus Partai Nasdem Irma Suryani menyatakan dirinya tidak sepakat dengan pernyataan Fadli yang menyebut pelaksanaan Pilkada harus ditunda lagi.
Baca Juga: Upaya Hindari Pembodohan Masyarakat, Ketua Dewan Pers Ingatkan Media Jaga Kredibilitas Informasi
“Saya kira saya ga sepakat sih ya dengan apa yang disampaikan Fadli karena gini, kalau Pilkada ditunda maka kemudian di daerah itu yang akan mengambil keputusan penting itu nggak ada,” kata Irma.
Menurut dia, Pilkada tetap perlu dilaksanakan lantaran di setiap daerah membutuhkan pemimpin untuk mengambil keputusan-keputusan strategis.
Meski begitu, di lain hal Isma setuju dengan pernyataan Fadli soal konsistensi.
Dia mengatakan bahwa konsistensi tersebut harusnya dilakukan oleh Bawaslu dengan ketegasan yang serius dalam menangani pelanggaran yang terjadi.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Kabar Prabowo Subianto Resmi Mengundurkan Diri sebagai Menhan, Simak Faktanya
“Yang saya setuju dari Fadli tadi konsistensi, harusnya dilakukan oleh Bawaslu oleh aparat keamanan,” ungkap Irma.
Misalnya, jika Pilkada hanya memperbolehkan kampanye dengan kapasitas 50 orang, maka patuhi. Bila lebih, berikan sanksi.
Bahkan, menurutnya jika perlu di diskualifikasi dan tidak diberikan ruang lagi.
Baca Juga: Sindir Pernyataan Idham Azis, HNW: Belum Dengar 'Negara tak Boleh Kalah dengan Aksi Separatisme!'
“Nah ini Bawaslu kita juga tidak tegas. Harusnya Bawaslu tegas jangan setengah-setengah. Kalau kebijakan yang diambil setengah-setengah ya seperti ini jadinya gitu. Nah ini kan sebenarnya ranah dari Bawaslu, sebenarnya bukan ranahnya polisi karena ini kan sudah di UU ya konstitusi yang mengatur Pilkada ini,” ujar Irma.***
