Network
PR DEPOK - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tidak memberi dampak ekonomi yang signifikan bagi kalangan pengusaha, karena keterbatasan ruang kampanye akibat pandemi Covid-19.
Sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan tahapan Pilkada tahun ini banyak diramaikan melalui sosial, sehingga transaksi ekonomi sangat minim terjadi.
"Pilkada tahun ini bisa disebut Pilkada paket hemat, para paslon (pasangan calon) sangat membatasi belanja kampanye mungkin juga karena keterbatasan dana karena tidak mendapat support dari pelaku usaha karena terdampak pandemi Covid-19," kata Sarman.
Baca Juga: Ikut Jemput 6 Jenazah Laskar FPI, Fadli Zon Beberkan Kondisi Tubuh Salah Satu Anggota yang Ditembak
Sarman mengatakan para pasangan calon lebih banyak berbelanja alat kesehatan seperti hand sanitizer dan masker untuk dibagikan ke masyarakat.
Sedangkan atribut lainnya dibelanjakan dengan jumlah sangat minim.
Dirinya menyebut jika berkaca pada Pilkada serentak sebelum pandemi, tahapan ajang pemillihan tersebut umumnya mampu menggerakkan ekonomi di daerah dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
Baca Juga: Sebut Demi Buat Rakyat Nyaman, Anggota DPR Usul Vaksin Covid-19 Diberikan ke Menteri dan Dewan Dulu
Biasanya, kata dia, tahapan Pilkada yang diramaikan dengan kampanye terbuka secara langsung mendorong terjadinya transaksi bisnis seperti belanja atribut kampanye, pembuatan baliho, spanduk, umbul-umbul, banner, kaos, topi.
Bahkan, lanjut dia, hingga melibatkan penyelenggara acara yang mengatur pembuatan panggung hiburan, sewa tenda, kursi, sound system, artis dan banyaknya UMKM yang berjualan makanan dan minuman ketika ada pengumpulan massa.
"Jika dalam kondisi normal dengan peserta Pilkada mencapai 735 paslon, jika rata-rata paslon memiliki biaya kampanye paling sedikit Rp1 miliar maka perputaran uang bisa mencapai Rp735 miliar. Ini jumlah minimal, wajarnya bisa mencapai Rp5 triliun melihat karakteristik daerah masing masing," ujarnya.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Foto 6 Jenazah yang Diklaim sebagai Laskar FPI Ditembak Polisi, Simak Faktanya
Sarman menilai jumlah tersebut sangat signifikan menggerakkan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan nasional.
"Namun Pilkada serentak tahun ini tidak dapat memberikan dampak ekonomi tersebut karena keterbatasan ruang kampanye yang berpedoman terhadap protokol kesehatan," ujarnya.
Lebih lanjut Sarmaan mengatakan, dana kampanye yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp20 triliun perputarannya sangat terbatas karena dipakai untuk pengadaan surat dan kotak suara, peralatan kesehatan dan berbagai persiapan Pilkada lainnya.
"Namun hanya sedikit yang sampai ke tangan warga berupa honor para petugas KPPS, sehingga tidak signifikan dampaknya terhadap kenaikan konsumsi rumah tangga," tutur Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta itu.***
